Lulusan SMA Bisa Menjadi ASN 2021 Melalui 3 Jalur Yaitu

Lulusan SMA Bisa Menjadi ASN 2021 Melalui 3 Jalur Yaitu
Tes CPNS. Ilustrasi Foto: Ricardo Pendaftaran calon aparatur sipil negara (CASN) 2021 jalur sekolah kedinasan masih berjalan.

Menurut Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko, seleksi CASN tahun ini juga memberikan ruang bagi masyarakat dengan lulusan SMA/sederajat untuk menjadi ASN melalui tiga jalur.

Yaitu seleksi CPNS jalur sekolah kedinasan, CPNS jalur umum dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian. 

"Pada dasarnya lulusan SMA/sederajat bisa mendaftar mendaftar CPNS maupun PPPK," kata Teguh di Jakarta, Jumat (16/4).

Dia menjelaskan, CPNS jalur sekolah kedinasan membutuhkan lulusan sekolah dengan ijazah SMA/sederajat.

Sedangkan untuk CPNS umum dan PPPK, memang terdapat formasi untuk lulusan SMA.

"Formasi CPNS jalur umum dan PPPK untuk lulusan SMA sangat terbatas jumlahnya,” ungkap Teguh.

Dia menyarankan para calon pelamar harus yakin dengan pilihan yang akan diambilnya. Baik mendaftar ke sekolah kedinasan atau mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.

Selain karena formasi yang terbatas, hal ini juga dikarenakan pelamar hanya bisa memilih satu sekolah kedinasan. Demikian juga pada seleksi CPNS dan PPPK, pelamar hanya boleh memilih satu formasi.

Lebih lanjut dikatakan, terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara pendaftaran untuk seleksi sekolah kedinasan dan seleksi CPNS serta PPPK.

Batas pendaftaran bagi sekolah kedinasan berakhir pada 30 April 2021. Sedangkan pendaftaran CPNS dan PPPK baru dilakukan setelah itu, yakni pada Mei 2021.

Selain itu, terang Teguh, jumlah formasi dan persyaratan bagi seleksi CPNS dan PPPK untuk formasi lulusan SMA/sederajat pun belum diumumkan.

Berbeda dengan sekolah kedinasan yang jumlah formasi serta persyaratan sudah diumumkan dan bisa dicek di laman dikdin.bkn.go.id serta laman sekolah kedinasan masing-masing.

Untuk itu, Teguh mengingatkan calon pelamar agar fokus terhadap pilihannya.

Jika ingin mendaftar sekolah kedinasan, lebih baik fokus terhadap proses seleksi sekolah kedinasan. Demikian juga sebaliknya.

"Percaya dengan pilihan yang diambil, diikuti dengan ikhtiar, doa, dan usaha yang cukup. Insyaallah hasil yang terbaik,” tandasnya. (esy/jpnn

»»

Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

CPNS 2021 
screenshoot CPNS 2021  

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini memberikan peluang bagi masyarakat lulusan SMA/sederajat untuk menjadi ASN melalui jalur Sekolah Kedinasan serta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Calon pelamar pun bertanya-tanya apakah diperbolehkan mengikuti sekolah kedinasan dan CPNS/PPPK sekaligus?

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko mengatakan, pada dasarnya lulusan SMA/sederajat dapat mendaftar kedua skema tersebut. Namun, ada hal yang harus diperhatikan oleh calon pelamar.

"Sekolah Kedinasan membutuhkan lulusan sekolah dengan ijazah SMA/sederajat. Sedangkan untuk CPNS dan PPPK, memang terdapat formasi untuk lulusan SMA, namun sangat terbatas," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).

Untuk itu Teguh mengingatkan, agar calon pelamar yakin dengan pilihan yang akan diambilnya. Selain karena formasi yang terbatas, hal ini juga dikarenakan pelamar hanya dapat memilih satu Sekolah Kedinasan dan juga satu formasi pada seleksi CPNS maupun PPPK.

"Jika ingin mendaftar sekolah kedinasan, lebih baik fokus terhadap proses seleksi sekolah kedinasan. Demikian juga sebaliknya. Percaya dengan pilihan yang diambil, diikuti dengan ikhtiar, doa, dan usaha yang cukup. Insya Allah hasil yang terbaik," ujarnya.

Sebagai informasi, pendaftaran untuk Sekolah Kedinasan telah dibuka sejak 9 April dan akan berahir pada 30 April 2021.

Terdapat delapan instansi pemerintah yang membuka Sekolah Kedinasan tersebut. Sementara, pelaksanaan pendaftaran CPNS dan PPPK baru akan dimulai pada Mei tahun ini.

Total kebutuhan CPNS dan PPPK sebanyak 1.275.387, dengan instansi di pemerintah pusat sebanyak 83.669 dan instansi di pemerintah daerah sebanyak 1.191.718 (Guru PPPK sebanyak 1.002.616, PPPK non-guru sebanyak 70.008, dan CPNS sebanyak 119.094). Sedangkan total kebutuhan Sekolah Kedinasan berkisar 8.500 orang. Kompas

»»

Daftar Sekolah Kedinasan, Bisa Sekaligus Ikut Seleksi CPNS 2021

Kemenpan RB mengumumkan informasi baru terkait rekruitmen tahun ini. 
DOK. laman instagram kemenpan RB Kemenpan RB mengumumkan informasi baru terkait rekruitmen tahun ini.

Dalam waktu dekat, Pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN), baik calon pegawai negeri sipil (CPNS), dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Namun, ada kabar baik bagi para siswa yang tengah mendaftar sekolah kedinasan atau Dikdin.

Selain bisa mendaftar sekolah kedinasan, siswa lulusan SMA/SMK sederajat juga bisa ikut mendaftar CPNS atau PPPK sekaligus.

Hal ini diumumkan melalui laman Instagram Kemenpan RB. Dalam postingannya, Kemenpan RB memberikan catatan khusus bagi lulusan SMA/SMK sederajat.

"Perlu diingat, pendaftaran sekolah kedinasan membutuhkan ijazah SMA/Sederajat. Sedangkan formasi CPNS/PPPK untuk lulusan SMA/sederajat tidaklah banyak" Tulis akun Instagram Kemenpan RB.

Saat ini pun, Pendaftaran Dikdin yang tengah dibuka, termasuk CPNS, atau PPPK, dilaksanakan melalui portal Sistem Seleksi CASN (SSCASN) yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN), sscasn.bkn.go.id atau dikdin.bkn.go.id.

Adapun pendaftaran CPNS 2021 direncanakan akan berlangsung pada Mei-Juni 2021.

Daftar Sekolah Kedinasan

Rekrutmen sekolah kedinasan tahun ini, diikuti oleh delapan instansi pemerintah, dengan setiap instansi mengalokasikan kuota masing-masing, dengan rincian sebagai berikut.

1. Kementerian Dalam Negeri (IPDN), mengalokasikan sebanyak 1.164 formasi.

2. Kementerian Perhubungan (STTD dan 10 sekolah tinggi, Poltek, serta akademi lainnya), mengalokasikan sebanyak 3.210 formasi.

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Poltekip dan Poltekim), mengalokasikan sebanyak 600 formasi.

4. Badan Pusat Statistik (STIS), mengalokasikan sebanyak 600 formasi.

5. Kementerian Keuangan (PKN STAN), mengalokasikan sebanyak 275 formasi.

6. Badan Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN), mengalokasikan sebanyak 100 formasi.

7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG), mengalokasikan sebanyak 265 formasi.

8. Badan Intelijen Negara (STIN), mengalokasikan sebanyak 250 formasi. Kompas

Logo Parapuan

»»

Cara Daftar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Kuliah Gratis, dan Lulus Jadi CPNS

Sekolah Tinggi Intelijen Negara Milik BIN Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru 2020 

Dok. STIN  
Sekolah Tinggi Intelijen Negara Milik BIN Buka Pendaftaran Mahasiswa Baru 2020 Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) telah membuka pendaftaran taruna baru sejak 9 April 2021.

Pendaftaran STIN masih berlangsung hingga hari ini, Jumat (16/4/2021).

Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara.

Berikut sejumlah manfaat yang akan didapatkan mereka yang menjalani pendidikan di STIN, seperti dikutip dari laman resmi STIN:

  • Selama kuliah tidak dipungut biaya apa pun
  • Tinggal di asrama, mendapat konsumsi, dan seragam
  • Setelah lulus kuliah diangkat menjadi CPNS
  • Fasilitas Pendidikan lengkap dan modern
  • Berkesempatan berlatih bersama menjadi Indonesian Cyber Task Force dan ahli dalam bidang Biomedical Hazard
  • Terakreditrasi BAN-PT

Untuk tahun ini, STIN membuka kuota pendaftaran sebanyak 250 formasi.

Apa saja persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar STIN dan bagaimana cara pendaftarannya?

Syarat dafyar STIN

Berikut ini sejumlah persyaratan untuk mengikuti seleksi di STIN:

1. WNI
2. Tidak pernah terlibat tindak pidana
3. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK
4. Berpendidikan minimal SMA/SMK/MA (bukan lulusan paket C) dengan ketentuan:

  • Lulusan SMA/SMK/MA tahun 2019 dan 2020 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 80
  • Bagi lulusan SMA/SMK/MA tahun 2021 nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5 minimal 75

5. Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama masa pendidikan
6. Belum pernah melahirkan (perempuan) dan belum pernah punya anak biologis (laki-laki)
7. Tidak bertato dan atau memiliki bekas tato
8. Tidak bertindik dan atau memiliki bekas tindik pada bagian tubuh yang tidak lazim (perempuan)
9. Tidak bertindik dan atau memiliki bekas tindik pada bagian tubuh manapun (laki-laki)
10. Sehat jasmani, rohani dan tidak pernah mengalami patah tulang
11. Apabila berkacamata maksimal ukuran 1 plus atau minus
12. Tidak buta warna
13. Tinggi badan minimal untuk putra 165 cm dan putri 160 cm
14. Usia pada tanggal 31 Desember 2021 serendah-rendahnya 16 tahun dan tidak lebih dari 21 tahun
15. Mendapatkan persetujuan orang tua dibuktikan dengan surat pernyataan orangtua atau wali
16. Peserta seleksi penerimaan taruna atau taruni tidak dipungut biaya kecuali biaya mengikuti SKD

Cara pendaftaran STIN

Untuk melakukan pendaftaran ke STIN, maka alur pendaftarannya adalah sebagaai berikut:

  • Pelamar mengakses portal SSCASN di alamat https://sscasn.bkn.go.id
  • Membuat akun SSCN Sekolah Kedinasan dengan NIK yang tervalidasi kemudian cetak kartu Informasi akun
  • Login ke SSCN Sekolah kedinasan memakai NIK dan password yang didaftarkan
  • Upload swafoto, pilih sekolah kedinasan. Lengkapi nilai, upload berkas dan lengkapi biodata
  • Pelamar mengecek resume dan cetak kartu pendaftaran
  • Verifikator instansi melakukan verifikasi data atau berkas yang masuk
  • Pelamar Login ke SSCN untuk cek status kelulusan verifikasi administrasi
  • Apabila lulus verifikasi akan mendapat kode biling pembayaran. Cek informasi pembayaran di sekolah kedinasan
  • Mencetak kartu ujian di SSCN setelah pembayaran diterima dan dikonfirmasi sistem
  • Mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan instansi
  • Informasi status kelulusan pelamar akan diumumkan panitia seleksi sekolah kedinasan instansi di SSCN

Dokumen

Adapun dokumen selama proses seleksi yang dibutuhkan adalah:

  • Surat izin orang tua
  • Ijazah atau SKL
  • Foto seluruh badan ukuran postcard
  • Kartu keluarga

Selama proses seleksi tidak ada biaya seleksi kecuali tes SKD sebesar Rp 50.000.

 
  KOMPAS/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Alur Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2021

»»

Provinsi Kalimantan Selatan Usulkan 2700 Kuota Formasi PPPK Tahun 2021

»»

Pasca Terbentuk, Kementerian Investasi akan Buka Formasi CPNS Tahun Depan?

Peserta bersiap mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenkumham di Gedung Kepegawaian Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Pelaksanaan SKB CPNS yang diikuti 829 peserta itu menerapkan protokol kesehatan (/Imam Buhori)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah bersiap melakukan reshuffle kabinet, salah satunya dengan membentuk Kementerian Investasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) disinyalir akan naik kelas dan membawa PNS beserta pegawainya ke Kementerian Investasi.

Tak hanya itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Paryono buka kemungkinan jika Kementerian Investasi bisa melakukan mutasi PNS dari instansi lain.

Bahkan jika sudah sah terbentuk, Kementerian Investasi nantinya bisa langsung mengajukan usulan formasi CPNS kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

"Pegawainya dan PNS akan diikutkan juga. Jika butuh penambahan bisa membuka lowongan mutasi dari instansi lain, atau meminta formasi ke Menteri PANRB," ujar Paryono kepada Liputan6.com, Jumat (16/4/2021).

Paryono mengatakan, usulan CPNS baru bisa disodorkan jika pemerintah kembali membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun formasi selanjutnya. "Waktunya bareng dengan instansi lain," sebutnya.

Selain itu, dia juga menyoroti kepastian nasib para PNS di Kemenristek, yang nantinya bakal melebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dia lantas mencontohkan pemindahan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), dari sebelumnya berada di bawah Kemenristekdikti menjadi masuk ke Kemendikbud.

Pada kasus ini, seluruh PNS Dikti yang tadinya berada di bawah Kemenristekdikti harus dimutasi ke Kemendikbud.

"Kalau melihat sebelumnya Dikti yang masuk ke Kemendikbud, maka pegawai yang ada di Dikti dibawa ke Dikbud. Nanti misalnya Ristek digabung ke Dikbud, ya dibawa juga pegawainya," jelas Paryono. Liputan6

»»

Bobot Nilai Materi Kompetensi Tes Seleksi PPPK 2021

Bobot Nilai Materi Kompetensi Tes Seleksi PPPK 2021
Tahapan Seleksi PPPK 2021. Ilustrasi Foto: Ricardo

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Iwan Syahril mengimbau seluruh guru honorer untuk fokus mengikuti seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Pasalnya, dalam seri belajar tersebut, guru honorer bisa mendapatkan banyak modul dan pelatihan soal tentang kompetensi bidang sesuai mata pelajaran (mapel).

"Pelajari baik-baik karena dalam tes PPPK mulai Agustus mendatang, lebih banyak yang diujikan adalah kompetensi bidang sesuai mapel yang diampu masing-masing guru honorer," terang Dirjen Iwan , Kamis (15/4).

Dia membeberkan, dalam tes PPPK, bobot empat konten materi yaitu kompetensi bidang, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara sebanyak 100%. Bobot terbesar adalah kompetensi bidang yaitu 80%.

Sedangkan manajerial, sosio-kultural, pertanyaan wawancara sebanyak 40%.

"Total waktu pengerjaan 140-160 butir soal adalah 170 menit," ucapnya.

Dia menjelaskan, butir soal kompetensi bidang sebanyak 80-100 dengan waktu pengerjaan 120 menit. Manajerial 30 butir soal dikerjakan dalam waktu 25 menit. 

Kemudian sosio-kultural 20 soal dalam waktu pengerjaan 15 menit dan pertanyaan wawancara 10 butir soal dikerjakan 10 menit.

Dihubungi terpisah, Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar Sri Hariyati mengungkapkan, seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK ini memang fokus pada kompetensi bidang. Sedangkan manajerial, sosio-kultural, wawancara tidak ada.

"Saya cari-cari materi manajerial dan sosio-kultural enggak ada. Saya butuh itu karena tes PPPK 2019 saya enggak lulus di materi tersebut," keluhnya.

Sementara Dudi Abdullah, pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Garut bersyukur karena bimbelnya banyak membahas kompetensi bidang. Dudi yang ikut tes PPPK 2019 tidak lulus karena selisih dua poin untuk tes kompetensi bidang.

"Mudah-mudahan soalnya enggak jauh beda dengan modul yang kami pelajari biar banyak yang lulus se leksi PPPK juga," tandasnya.(esy/jpnn)

»»