Provinsi Riau Tahun 2020 Tidak Menerima CPNS

Ikhwan Ridwan
USULAN PEMPROV GUGUR

Tak Ada Penerimaan CPNS

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), secara resmi telah mengumumkan tahun 2020 ini tidak akan dilakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dengan demikian, usulan penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang sudah diusulkan gugur.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan mengatakan, sebelum adanya informasi bahwa tidak akan dilakukan penerimaan CPNS tahun 2020, pihaknya sudah mengajukan usulan penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Riau.

“Dengan adanya informasi tidak adanya penerimaan CPNS tahun 2020 ini, usulan formasi CPNS Pemprov Riau bisa gugur atau batal. Tahun ini kami mengajukan formasi sebanyak 359. Karena penerimaan CPNS inikan merupakan kewenangan pemerintah pusat,” kata Ikhwan.

Dengan tidak adanya penerimaan CPNS tahun 2020 tersebut, pihaknya akan fokus menyelesaikan penerimaan CPNS tahun 2019 dulu. Pasalnya, penerimaan CPNS tahun 2019 saat ini masih dalam tahap menunggu ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang tertunda akibat pandemi Covid-19.

“Kami akan fokus untuk CPNS tahun 2019 dulu, karena dari informasi terakhir yang kami terima, ujian SKB akan dilaksanakan Agustus mendatang. Namun untuk tanggal pastinya belum diketahui,” ujarnya.

Dengan tidak adanya penerimaan CPNS tahun 2020 tersebut, menurut Ikhwan sedikit banyak akan memengaruhi kinerja. Pasalnya setiap tahunnya juga ada PNS yang pensiun di lingkungan Pemprov Riau.

“Sedikit banyak mempengaruhilah, tapi masih bisa kita atasi dengan memberdayakan PNS yang ada saat ini. Karena setiap tahunnya PNS yang pensiun dilingkungan Pemprov Riau bisa sampai ratusan,” sebutnya.

Untuk diketahui, pada seleksi CPNS yang dimulai tahun 2019 lalu, Pemprov Riau akan menerima 271 CPNS. Di antaranya terdiri dari 170 tenaga pendidikan, 22 tenaga kesehatan dan 79 tenaga teknis.(gem) 

Laporan SOLEH SAPUTRA, Pekanbaru
»»

Formasi CPNS 2020 Ajuan Kabupaten Wonogiri

PNS Kabupaten Wonogiri melakukan upacara, sebelum pandemi Covid-19. (IWAN ADI LUHUNG/RADAR SOLO)

BKD Tetap Ajukan Formasi CPNS: Belum Tahu Tahun Ini Ada atau Tidak
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum mendapat surat resmi terkait peniadaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Untuk itu, BKD tetap mengajukan formasi ke pemerintah pusat.

"Secara prinsip, daerah diminta untuk mengajukan formasi. Tapi semua keputusan dikembalikan kepada pusat," ungkap Plt Kepala BKD Wonogiri Suharno.

Dia mengatakan, terkait dengan ditetapkan formasi CPNS yang dikirimkan ke pihak pusat, hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui apakah penerimaan CPNS di tahun ini akan digelar atau tidak. Hingga Jumat (8/7) lalu, pihaknya belum menerima surat resmi tentang peniadaan CPNS di tahun 2020 ataupun 2021.

"Kami pesimistis kalau ada penerimaan CPNS di 2020. Sebab, yang 2019 saja belum selesai," paparnya.

Ditanya terkait berapa dan apa saja formasi yang tetap diajukan, Suharno mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyusunan untuk diusulkan.

"Kami usulkan lewat aplikasi yang langsung terkoneksi ke sana. Tapi setidaknya sesuai dengan jumlah PNS yang pensiun itu ada berapa," paparnya.

Untuk informasi, tahapan seleksi CPNS 2019 terhenti karena adanya pandemi Covid-19. Hingga saat ini masih menunggu pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Pada seleksi CPNS 2019 ada 560 formasi yang diperebutkan pendaftar. Rinciannya, 241 formasi guru, 183 kesehatan, dan 136 tenaga teknis.

Dikatakan Suharno, peserta yang lolos seleksi CPNS tahun 2019 baru akan diangkat pada 2021 mendatang. Dan, tahapan seleksi CPNS 2019 tetap akan diselesaikan di tahun ini.

"Logikanya kan yang 2019 tuntas, baru 2020 dilakukan. Tapi sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi," kata Suharno. (al/nik/ria)

(rs/ria/per/JPR)
»»

Rekrutmen CPNS Tahun 2020 Sulawesi Selatan

Rekrutmen CPNS, Gubernur Ikut Kebijakan Pusat

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara resmi menutup penerimaan CPNS periode 2020.Terkait Rekrutmen CPNS, Gubernur Ikut Kebijakan Pusat Humas Pemprov Sulsel

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah ikut video conference (vicon) terkait perkembangan perkeretaapian Jalur Kereta Api (KA) Makassar-Parepare, Jumat (10/7/2020). 

Pemerintah tidak akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara resmi menutup penerimaan CPNS periode 2020.
Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah, menilai, kebijakan menutup pendaftaran CPNS tersebut sudah dipikirkan secara matang oleh pemerintah pusat, dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Daerah.
"Saya kira pemerintah pusat sudah mengkalkulasi, terutama kemampuan anggaran daerah, kemampuan negara. Tentu ini berdampak semua," kata Nurdin Abdullah, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, belum lama ini.
Menurutnya, keputusan ini juga akibat dampak dari pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah pusat tersebut, didukung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

"Kita support-lah. Kita ikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat tentu," ujarnya.
Namun, ia berharap tahun ini ada pengecualian pada rekrutmen formasi guru. Ia tak ingin kekurangan tenaga pengajar di sektor pendidikan.
"Nah itu, guru. Guru itu yang paling penting. Jangan sampai itu yang kekurangan. Makanya mungkin ini yang lagi dibuat kajian, kalau guru saya setuju, itu nggak boleh kurang," ucapnya.
Ia mengungkapkan, guru yang pensiun setiap tahunnya cukup banyak, maka perlu diisi oleh guru yang baru. Minimal zero growth, mengisi jumlah yang pensiun.
Tidak adanya rekrutmen, lanjut Nurdin Abdullah, tidak akan menganggu kinerja birokrasi. Ia menilai lebih kepada bagaimana mengefektifkan pemerintahan.
"Saya kira tidak ada masalah. Sekarang begini, kalau bisa pekerjaan itu yang sekarang dikerjakan lima orang, bisa dikerjakan dua orang, itu cukupkan," imbuhnya. (*)
»»

SKB CPNS 2019 Kabupaten Bangka Selatan

Ditunda Karena Covid-19, Ini Kata Putra Terkait Kapan SKB CPNS Bakal Digelar Putra Syahbana menyatakan jadwal pelaksanaan SKB kepada sedikitnya 389 peserta sempat ditunda karena meluasnya wabah Covid-19.Ditunda Karena Covid-19, Ini Kata Putra Terkait Kapan SKB CPNS Bakal Digelar Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Bangka Selatan, Putra Syahbana 
Sempat ditunda lantaran Pandemi Covid-19 yang mewabah, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS di Kabupaten Bangka Selatan dalam waktu dekat akan digelar.
Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Promosi Kepegawaian BKPSDM Kabupaten Bangka Selatan, Putra Syahbana menyatakan jadwal pelaksanaan SKB kepada sedikitnya 389 peserta sempat ditunda karena meluasnya wabah Covid-19 di Indonesia. Senin, (13/7/2020).
Dia menyatakan sesuai dengan informasi yang diterima oleh pihaknya dari Kemenpan-RB, pelaksanaan SKB kemungkinan akan dilangsungkan antara Agustus, September ataupun Oktober 2020 mendatang.
Namun demikian, Putra Syahbana belum dapat memastikan kapan SKB secara pastinya akan dilangsungkan.
"Kalau untuk jadwal pastinya kami juga masih menunggu dari pusat, semoga kita dapat kepastian dengan cepat," tukasnya. (Bangkapos/Jhoni Kurniawan)
»»

Kelanjutan Formasi CPNS 2020 Provinsi Kalimantan Timur

BKD Kalimantan Timur Belum Tahu Kelanjutan Formasi CPNS 2020, Penjelasan Kepala BKD Ardiningsih

Pandemi Covid-19 berdampak juga kepada proses perekrutan CPNS tahun 2020. Pemerintah hingga kini belum juga menyampaikan pembaruan jadwal seleksi CPNSBKD Kalimantan Timur Belum Tahu Kelanjutan Formasi CPNS 2020, Penjelasan Kepala BKD Ardiningsih

Kepala BKD Kaltim, Ardiningsih 
Pandemi Covid-19 berdampak juga kepada proses perekrutan CPNS tahun 2020. Pemerintah hingga kini belum juga menyampaikan pembaruan jadwal seleksi CPNS 2020.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kaltim Ardiningsih mengungkapkan, sampai saat ini BKD Kaltim masih menunggu arahan pemerintah pusat soal dilaksanakannya tahapan selanjutnya seleksi CPNS 2020.
“Belum ada informasi lebih lanjut tentang proses seleksi CPNS 2020,” ujarnya saat diwawancara Tribunkaltim.co, pada Senin (13/7/2020), di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda.
“Hanya saja, pemerintah pusat baru saja meminta pemetaan posisi dimana seleksi dilakukan. Mengingat, ada beberapa daerah yang belum memiliki ruangan untuk melaksanakan tahapan test CPNS,” lanjutnya.
Dicontohkan Adriningsih, Kabupaten Penajam Paser Utara ( PPU ) misalnya, yang hingga kini belum memiliki ruangan. Untuk melaksanakan seleksi CPNS, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab PPU harus meminjam sekolah.

“Kalau BKD Kaltim sendiri, seperti yang diketahui sudah siap jika ada proses seleksi selanjutnya. Apalagi, kita ketahui pula masih ada tiga ratusan orang yang harus diseleksi,” tuturnya.
Belum jelasnya pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2020 ini berkaitan dengan penyampaian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, pada Selasa (7/7/2020) lalu.
Tjahjob mengatakan, tidak ada seleksi CPNS pada 2020. Hal sama juga berlaku untuk sekolah kedinasan. Namun, penundaan seleksi tidak berlaku untuk sekolah khusus Badan Intelijen Negara (BIN). (ink)
»»

Peserta Bisa Gugur Karena Aturan Suhu Tubuh pada SKB CPNS 2019

Kabar SKB CPNS Terbaru, Peserta Bisa Gugur Karena Aturan Suhu Tubuh, Simak Ketentuan Penting Lainnya

BKN telah menyiapkan rencana pelaksanaan SKB CPNS sesuai protokol kesehatan covid-19, termasuk jarak antar peserta tes dan tempat cuci tangan.Kabar SKB CPNS Terbaru, Peserta Bisa Gugur Karena Aturan Suhu Tubuh, Simak Ketentuan Penting Lainnya
KETENTUAN SKB CPNS- (ilustrasi) Ribuan peserta mengikuti tes pertama CPNS Kemenkumham di Gor Patriot Kodam IV Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/10/2020). Saat ini, BKN telah menyiapkan rencana pelaksanaan SKB sesuai protokol kesehatan covid-19, termasuk jarak antar peserta tes dan tempat cuci tangan. 

Ada kabar terbaru seputar pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2019.
Setelah sempat tertunda karena virus Corona atau covid-19 merebak di Indonesia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan bahwa SKB CPNS akan digelar awal September-Oktober 2020.
Kepala Biro Humas BKN Paryono mengatakan, BKN telah menyiapkan rencana pelaksanaan SKB sesuai protokol kesehatan covid-19, termasuk jarak antar peserta tes dan tempat cuci tangan.
Selain itu, Paryono berujar bahwa sesi tes SKB CPNS 2019 kemungkinan juga akan dikurangi.


Informasi penting lainnya seputar SKB CPNS, BKN telah mengeluarkan Surat Edaran nomor:17/SE/VII/2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona virus Disease 2019 (covid-19).
Protokol kesehatan dalam surat edaran ini berlaku untuk penyelenggaraan SKD DIKDIN 2020, maupun SKB CPNS 2019.
SKB DIKDIN akan diselenggarakan mulai Senin (13/7/2020). Sedangkan SKB CPNS 2019 sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari Panselnas, tetapi diperkirakan akan digelar pada September 2020.
Dalam surat edaran tersebut, terlihat berbagai hal yang perlu dilakukan para peserta SKD DIKDIN maupun SKB CPNS 2019.
Inilah daftar syarat bagi peserta terkait protokol kesehatan, mulai dari standar masker, sampai hal yang dapat menggugurkan peserta:

1) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empatbelas) hari sebelum
pelaksanaan seleksi;

2) Peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi;

3) Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
4) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;

5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau
menggunakan handsanitizer;

6) Membawa alat tulis pribadi;
7) peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu > 37,3 Cdiberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah (ruangan khusus) dan diawasi dengan petugasyang wajib memakai masker dan pelindung wajah (faceshield);
8) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Sementara itu, Prosedur Penyelenggaraan Seleksi adalah seperti di bawah ini :

a. Sebelum berangkat peserta diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan cuci rambut) serta menjaga kebersihan;
b. Menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan agar dapat sampai pada tujuan dan mengikuti seleksi;
c. Peserta seleksi wajib hadir paling lambat 60 (enampuluh) menit sebelum seleksi dimulai;
d. Peserta datang ke lokasi seleksi dengan memakai masker menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
e. Bagi pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan;
f. Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi;
g. Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta di sekitar lokasi seleksi;
h. Peserta wajib diukur suhu tubuhnya;
i. Peserta yang suhu tubuhnya > 37,3C ( dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) ditempatkan pada tempat yang ditentukan;
j. Peserta yang suhu tubuhnya < 37,3 C langsung ke bagian registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi (Pansel Instansi dalam memeriksa kelengkapan dokumen Peserta Seleksi tanpa kontak fisik/menjaga jaga jarak minimal 1 (satu) meter);

k. Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi, Peserta membuka masker untuk memastikan
bahwa peserta yang datang adalah peserta yang mendaftar;

l. Peserta melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN Registrasi;
m. Peserta melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
n. Peserta membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP asli/Surat Keterangan penganti KTP asli yang masih berlaku/ Kartu Keluarga Asli atau kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang dan Kartu Peserta Seleksi;
o. Petugas melakukan pemeriksaan atau check body menggunakan alat metal detector dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan faceshield. Jika ada hal yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik peserta seleksi;
p. Pansel Instansi wajib menyemprotkan handsanitizer ke tangan peserta sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
q. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
r. Tim Pelaksana CAT BKN dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dan untuk kertas buram sekali pakai akan disediakan oleh Tim Pelaksana CAT BKN;
s. Peserta mengikuti seleksi dengan metode CAT BKN sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian covid19;
t. Peserta selama melaksanakan seleksi dengan CAT BKN, apabila ada keluhan kesehatan agar melapor;
u. Peserta Seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal-soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada Tim Pelaksana CAT BKN;
v. Peserta mengambil barang yang dititip di tempat yang ditentukan dan langsung meninggalkan lokasi seleksi;
w. Hasil seleksi CAT secara livescoring dapat dilihat melalui media online streaming; link dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
x. Hasil seleksi CAT persesi yang dicetak dan diunggah di situs web resmi instansi masing-masing. Hasil persesi yang dicetak tidak ditempel di papan pengumuman; dan
y. Bagi Peserta yang hasil pemeriksaan kedua tetap memiliki suhu tubuh > 37,3C sebagaimana pada huruf i berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) Peserta tetap mengikuti seleksi sesuai prosedur bagi peserta yang memiliki suhu tubuh < 37,3C dengan ditangani petugas khusus dan ruang seleksi khusus;
2) Peserta dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi pada sesi yang bersangkutan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi untuk instansi yang bersangkutan. Dan apabila peserta seleksi tersebut tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.
Penjelasan BKN Soal Penyebab gugur
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Paryono, menjelaskan menyangkut poin di mana peserta dapat gugur.
Menurut Paryono, fungsi tim pemeriksa kesehatan hanya untuk memeriksa apakah peserta bisa ikut tes atau tidak.
"Fungsinya bukan untuk menggugurkan, tetapi untuk memeriksa peserta apakah bisa ikut tes atau tidak. Karena kita sediakan ruangan khusus untuk orang yang suhunya di atas 37,3 c," ujar Paryono ketika dihubungi Warta Kota, Minggu (12/7/2020).
Lebih lanjut, Paryono menjelaskan bahwa peserta yang memiliki suhu di atas 37,3 c dapat gugur apabila tidak datang di sesi cadangan yang dilakukan setelah jadwal akhir seleksi untuk instansinya. 

Tentang SKB CPNS, Tes yang Paling Menentukan
Bagi peserta SKD yang lolos, akan melanjutkan tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Hasil nilai SKD dan SKB nantinya akan diintegrasikan untuk menentukan siapa saja yang lolos ke tahap pemberkasan.
Kuota peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah sebanyak 3 kali dari setiap formasi yang dibutuhkan.
Tes SKB dianggap paling menentukan jika diukur dari persentase nilainya.
Ini karena banyak kementerian/lembaga pusat dan daerah yang menetapkan tes SKB berkontribusi sebesar 60 persen dari total penilaian.
Sisanya disumbang oleh tes SKD.
Peraturan Kemenpan RB Nomor 36 Tahun 2018 menyebutkan tes SKB meliputi antara lain computer assisted test (CAT), tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan/atau wawancara.
Jumlah tes selama pelaksanaan SKB ini berbeda-beda setiap instansi pemerintah.
Sejumlah instansi hanya mensyaratkan SKB dilakukan hanya lewat CAT, sementara banyak pula instansi yang mensyaratkan pelamar CPNS melakukan sejumlah tahapan seleksi dari psikotes hingga wawancara.


KETENTUAN SKB CPNS- Pelaksanaan tes CPNS di Gedung Pidie Conventon Center Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie.
KETENTUAN SKB CPNS- Pelaksanaan tes CPNS di Gedung Pidie Conventon Center Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie. (MUHAMMAD NAZAR)

Jenis soal
Setiap formasi akan dihadapkan dengan jenis ujian berbeda.
Umumnya, pelamar akan dihadapkan dengan ujian CAT dengan soal-soal seputar bidang yang dilamar.
Daftar rangkaian tes SKB yang harus dijalani pelamar CPNS ini bisa dilihat pada dokumen pedoman resmi setiap instansi pemerintah yang membuka lowongan formasi.
Jika tahapannya berbentuk ujian lewat CAT, materi soal tes SKB yang diujikan sangat terkait dengan bidang formasi serta instansi yang dilamar calon abdi negara.
Pelamar bisa fokus pada kisi-kisi soal CAT di SKB sesuai dengan posisi yang dilamarnya.
Formasi dalam CPNS terbagi menjadi dua, yakni Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pelaksana (JP).
Ketahui jenis formasi yang dilamar agar benar-benar fokus pada materi yang akan diujikan.
Sebagai contoh di Kementerian Pertanian (Kementan). Jabatan fungsional antara lain analis ketahanan pangan, arsiparis, auditor, dokter hewan, peneliti, pengawasan mutu ternak, penyuluh pertanian, perencana, dan sebagainya.
Sementara jabatan pelaksana di Kementan antara lain analis alat dan mesin pertanian, analis data dan informasi, analis keuangan, analis kimia, analis pembiayaan pertanian, pemelihara kebun, penata laporan keuangan, dan sebagainya.
JF dan JP diatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang mengatur nomenkelatur instansi pemerintah.
Penataan jabatan pelaksana tersebut meliputi beberapa aspek seperti penyusunan dan penetapan kebutuhan, penentuan pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, dan mekanisme pemberhentian.
Sementara jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
Pola JF dan JP ini juga yang nantinya menentukan karir PNS.
Pola karier jabatan fungsional berjenjang dari pertama hingga naik ke utama, sedangkan jabatan pelaksana kariernya berdasarkan nomenklatur jabatan.
Setelah mengetahui apakah formasi yang dilamar jabatan pelaksana atau fungsional, pelamar bisa mengetahui kisi-kisi soal SKB dengan membaca peraturan-peraturan instansi terkait tentang nomenkelatur, tugas pokok, dan fungsi pada formasi yang dilamar tersebut.
IKUTI >> UPDATE CPNS 2019
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ini Protokol Kesehatan SKD Dikdin & SKB CPNS 2019, Dari Mulai Standar Masker & Penyebab gugur
»»

Proses Seleksi CPNS Tahun 2019 Dilanjutkan

ILUSTRASI. Para peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan pengarahan dari panitia sesaat sebelum melakukan tes SKD di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Selasa (18/2)

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memutuskan untuk meniadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2020. Hal ini karena kondisi pandemi virus korona Covid-19.

Keputusan meniadakan seleksi CPNS tahun ini bukan berarti aktivitas merekrut pegawai pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (ASN) berhenti sepenuhnya.

Reporter: Abdul Basith Bardan Editor: Anastasia Lilin Yuliantina
»»