Tak Dapat Jatah CPNS, UNS Seleksi Tenaga Pendidik Non PNS 2021

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho (tengah) memantau pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam rangka Seleksi Bersama Masuk Peguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021 di kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Senin (12/4/2021). Meski tidak mensyaratkan peserta membawa hasil tes COVID-19, Pusat UTBK UNS mewajibkan peserta ujian untuk mematuhi protokol kesehatan guna mencegah adanya klaster baru COVID-19 di kampus.

Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho (tengah) memantau pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dalam rangka Seleksi Bersama Masuk Peguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021 di kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Senin (12/4/2021). Meski tidak mensyaratkan peserta membawa hasil tes COVID-19, Pusat UTBK UNS mewajibkan peserta ujian untuk mematuhi protokol kesehatan guna mencegah adanya klaster baru COVID-19 di kampus.

Foto: ANTARA/Maulana Surya
Program rekrutmen ini dibuka dengan total pendaftar sebanyak 1.900 orang
Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo melaksanakan proses rekrutmen tenaga pendidik (dosen) non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peserta yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dinyatakan lulus mengikuti tahapan Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) di Auditorium GPH Haryo Mataram, Senin (7/6) dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Wakil Rektor Umum dan SDM UNS, Bandi, mengatakan, program rekrutmen ini dibuka dengan total pendaftar sebanyak 1.900 orang. Melalui proses seleksi administrasi, disaring menjadi 645 orang dan hanya 160 orang yang mendapatkan validasi untuk diizinkan mengikuti ujian.

Terdapat 31 program studi (prodi) yang membuka lowongan tenaga pendidik dengan rincian, 23 Prodi di Sekolah Vokasi (SV), 1 Prodi di Fakultas Ilmu Budaya (FIB), 1 Prodi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan 6 lowongan Prodi di Fakultas Kedokteran (FK).

"Total kurang lebih 90-an yang kami butuhkan. Sehingga kita akan mendapatkan dosen UNS yang berbobot. Tahapannya setelah ujian ini, dari yang lolos kami adakan tes mengajar yang melibatkan Rektorat, Dekanat, kemudian Prodi," terang Bandi seperti tertulis dalam siaran pers, Senin (7/6).

Sementara itu, Rektor UNS, Jamal Wiwoho mengatakan, alasan lain diadakannya penerimaan tenaga pendidik non PNS tersebut lantaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) tahun ini tidak memperoleh jatah CPNS. Tahun ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) merekrut CPNS dengan prioritas pada Perguruan Tinggi Satuan Kerja (Satker) dan Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU).

"PTNBH tidak mendapatkan jatah. Artinya 12 PTNBH ini diberi keleluasan untuk me-manajemen. Kalau kurang ya diminta tambah sendiri, anggaran dihitung sendiri, kariernya juga dipersiapkan dengan baik. Sehingga dosen-dosen yang kami rekrut itu nanti kariernya sama dengan PNS yang sudah terstandar," papar Jamal.

Guru Besar Ilmu Hukum UNS tersebut berharap dengan proses standarisasi rekrutmen ini UNS mampu mendapatkan calon-calon tenaga pendidik yang baik. Dia meyakini dengan standar pelaksanaan proses rekrutmen yang sama dengan rekrutmen PNS oleh BKN, UNS mampu mendapatkan dosen yang berkualitas dalam hal akademik maupun integritas.

"Dari sisi kemampuan akademiknya maupun dari sisi integritasnya. Karena kami perlu sekali dosen yang mempunyai kemampuan kedua hal itu. Saya yakin dengan standar proses yang bahkan sama dengan proses rekrutmen PNS yang dilakukan BKN. Saya yakin mendapatkan dosen yang baik," kata Jamal.Rol