Perhimpunan Guru Duga Pemerintah Gagal Rekrut 1 Juta Guru PPPK

Pemkab Banyuwangi membuka penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pekerja kontrak pemerintah tahun ini.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memperkirakan rekrutmen 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tak bisa sesuai target. Pasalnya terdapat sejumlah hambatan yang dianggap bakal membuat proses rekrutmen guru PPPK ini kurang maksimal.

Koordinator P2G, Satriwan Salim mengucapkan, usulan formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah (Pemda), baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi sampai akhir Mei 2021 ini, tidak sampai 600 ribu usulan. Padahal kuota yang pernah dijanjikan sebanyak 1 juta guru PPPK.

"Persoalan kemudian yang timbul adalah jumlah formasi Guru PPPK yang diusulkan Pemda ke BKN dan Kemenpan RB banyak yang tidak sesuai dengan harapan semestinya. Terdapat juga fakta daerah yang formasinya dikurangi oleh BKN dan Kemenpan RB," ungkap Satriwan dalam keterangannya, Selasa (1/6/2021).

Kendala tersebut salah satunya terkait ketidakpastian sumber anggaran untuk membayar gaji para guru PPPK. Padahal merujuk pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim semua gaji dan tunjangan Guru PPPK akan ditanggung pemerintah pusat. Satriwan menilai, di sini ada fakta yang tidak sinkron antara informasi pusat dengan yang informasi ke Pemda.

"Akibatnya para guru honorer sangat kecewa, sebab peluang mereka mendaftarkan diri ikut seleksi Guru PPPK makin kecil bahkan pupus sudah. Padahal mereka sudah lama berharap menjadi Guru ASN," ungkapnya.

Tak Maksimal Ajukan Formasi

Satriwan melihat Pemda tidak maksimal dalam mengajukan formasi ke pusat disebabkan faktor anggaran gaji dan tunjangan Guru PPPK. Untuk gaji PPPK 2021 bakal ditanggung pusat, sementara dengan tahun berikutnya, bisa saja ditanggung daerah. Jadi, menurutnya wajar saja Pemda khawatir dan ragu untuk memaksimalkan formasi PPPK.

"Rencana merekrut 1 juta Guru PPPK pada 2021 ini nampaknya tidak tercapai. Padahal secara nasional kita darurat kekurangan Guru ASN di sekolah negeri, yaitu mencapai 1,3 juta guru. Pemerintah hanya bisa menerima sekitar 513 ribu formasi. Ini belum tentu lolos seleksi semua. Bagaimana mampu mewujudkan visi Presiden yaitu SDM Unggul, jika Kemendikbud dan Kemenpan RB gagal merekrut 1 juta guru P3K?" pungkas Satriwan.

Untuk itu ia merekomendasikan agar kementerian terkait, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenpan RB, Kemendikbudristek, Kemenag, dan BKN berkoordinasi dengan Pemda dari 514 kota/kabupaten dan 34 provinsi, untuk memastikan ihwal anggaran gaji dan tunjangan guru PPPK yang sepenuhnya ditanggung oleh pusat. 

"Agar daerah juga maksimal dalam mengajukan formasi guru PPPK," harapnya.Liputan6