Penyebab Pendaftaran Penerimaan CPNS dan PPPK 2021 Kabupaten Aceh Singkil Ditunda

Pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK Kabupaten Aceh Singkil, ditunda.

Pendaftaran Penerimaan CPNS dan PPPK Aceh Singkil Ditunda, Penyebabnya Gara-gara Hal Ini
Kepala BKPSDM Aceh Singkil, Ali Hasmi. 
 
Pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK Kabupaten Aceh Singkil, ditunda. 

Penyebabnya trenyata lantaran petunjuk teknis (juknis) dan peraturan perekrutan ASN belum lengkap.

Hal ini berdasarkan surat Badan Kepegawaian Negara atau BKN pusat Nomor: 4761/B/KP03/SD/K/2021 tanggal 28 Mei 2021, tentang Pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2021.

Petunjuk teknis yang belum lengkap tersebut terkait peraturan untuk PPPK dan CPNS nonguru tahun 2021.

Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil, Ali Hasmi, Selasa (8/6/2021), membenarkan, bahwa pendaftaran penerimaan CPNS dan PPPK ditunda. 

Ditanya apakah sudah ada jadwal terbaru pendaftaran CPNS dan PPPK? Ali Hasmi mengatakan, belum ada jadwal terbaru. 

"Belum ada (jadwal pendaftaran terbaru)," ucap Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Aceh Singkil, Ali Hasmi. 

Sebelumnya, jadwal pendaftaran penerimaan CPNS dan PPPK di Aceh Singkil direncanakan mulai 31 Mei lalu.

Sedangkan pengumuman penerimaan sudah dilakukan sehari sebelumnya yaitu pada 30 Mei 2021.

Sementara untuk jumlah ASN dan PPPK yang akan diterima, sejauh ini tidak mengalami perubahan.

Total ASN yang dibutuhkan tetap sebanyak 737 formasi, baik CPNS maupun PPPK.

Terdiri dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS 88 formasi, PPPK guru 509 formasi, dan PPPK nonguru 140 formasi.

Ada dua jalur penerimaan yang dilakukan, yakni melalui mekanisme seleksi CPNS dan melalui rekrutmen seleksi PPPK. 

Dari jumlah tersebut, guru kelas yang paling banyak dibutuhkan yaitu angkanya mencapai 227 orang.

Penerimaan guru kelas tersebut semuanya melalui jalur PPPK. Sementara melalui CPNS tidak ada.

Berikut rincian formasi ASN yang dibutuhkan Pemkab Aceh Singkil melalui seleksi PPPK.

Guru Agama Islam 26 orang, guru bahasa Indonesia 14, guru kelas 227, guru bahasa Inggris 7, guru Matematika 14, dan bimbingan konseling 40 orang.

Berikutnya guru Penjasorkes 84, guru IPA 8, guru PPKn 12, guru Prakarya dan Kewirausahaan 18, serta guru Seni Budaya 13 dan guru TIK 46 orang.

Selanjutnya, ahli pertama dokter jalur CPNS 7 orang dan jalur PPPK  sebanyak 1 orang.

Dokter gigi jalur CPNS 2 orang. Ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat CPNS 2 dan PPPK 12 orang.

Ahli pertama perawat CPNS 2 dan PPPK 2, terampil asisten apoteker CPNS 3 dan PPPK 13, terampil bidan CPNS 8 dan PPPK 20, terampil nutrisionis 6 dan PPPK 16. 

Terampil perawat CPNS 2 dan PPPK 33 orang, terampil terapis gigi dan mulut CPNS 2 dan PPPK 17 orang, perekam medis CPNS 1 PPPK 1, pranata laboratorium kesehatan CPNS 6 dan PPPK 11.

Radiografer CPNS 1, sanitarian CPNS 5 dan PPPK 13, teknis elektromedis CPNS 1 dan PPPK 1.

Selain guru dan tenaga medis, Pemkab Aceh Singkil juga menerima ASN tenaga teknis.

Masing-masing arsiparis jalur CPNS 1, ahli pertama auditor CPNS 4 orang, dan pemula penguji kendaraan bermotor CPNS 1 orang.

Analis bahasa dan sastra CPNS 2 orang, analis bimbingan usaha CPNS 1 orang, analis gizi CPNS 1 orang, analis pengawas dan pengaduan masyarakat CPNS 2 orang, serta analis ketahan keluarga CPNS 1 orang.

Analis konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir CPNS 1 orang dan analis perlindungan perempuan CPNS 1 orang. 

Pengelola barang milik negara CPNS 2 orang, pengelola dokumen perizinan, pengelola obat dan alat kesehatan, pengelola sarana kesehatan lingkungan, pengelola pembibitan dan penghijauan, masing-masing 1 orang.

Pengelola sistem informasi dan administrasi penduduk CPNS 1 orang, serta penyuluh usaha mandiri dan teknologi tepat guna CPNS 1 orang. 

Penyusun laporan keuangan 5 orang, penyusun program anggaran dan pelaporan 8 orang, dan penyusun rencana pengawasan serta verifikator anggaran masing-masing 1 orang.(*)Aceh Tribun