Pemerintah Sayangkan Banyak Daerah Tak Ajukan Formasi Satu Juta Guru PPPK

Ilustrasi guru, Hari Guru Nasional ShutterstockIlustrasi guru, Hari Guru Nasional Pemerintah menyayangkan masih banyak daerah yang tidak mengajukan formasi untuk satu juta guru.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Sartono mengatakan, pemerintah membuat kebijakan rekrutmen formasi 1 juta guru adalah untuk memenuhi kebutuhan guru di Tanah Air.

Bahkan, dalam melaksanakan kebijakan itu dinilainya harus ada terobosan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan guru itu.

"Kami sangat menyayangkan daerah masih banyak yang tidak mengajukan formasi untuk satu juta guru," kata Agus Sartono pada rapat koordinasi tingkat Eselon I tentang persiapan rekrutmen 1 juta guru, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Senin (7/6/2021).

Agus mengatakan, kebutuhan guru pada tahun 2021 dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) adalah 1.002.616.

Namun hingga 3 Juni 2021, baru sebanyak 536.439 yang diusulkan pemerintah daerah atau 54 persen dari kuota yang tersedia.

"Masih ada 58 kota/kabupaten yang tidak mengajukan usulan pengisian formasi termasuk di Papua dan Papua Barat," kata dia.

Sementara itu, ujar Agus, Kementerian Agama hanya memperoleh kuota 20.441 berdasarkan sistem di data pokok pendidikan (Dapodik) yang menjadi acuan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Agus mengatakan, minimnya usulan pemerintah daerah terhadap kebijakan rekrutmen 1 juta guru tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran daerah dalam penganggaran gaji dan tunjangan.

Hal tersebut dikarenakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dimiliki daerah-daerah tersebut terbatas.

Gaji dan tunjangan untuk guru PPPK dari APBD tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPPK.

"Bagi mereka yang direkrut pemerintah daerah, maka mereka digaji dan tunjangan oleh pemerintah daerah melalui APBD," kata dia.

Adapula Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 910/2507/Keuangan Daerah tentang Penyediaan Anggaran Gaji dan Tunjangan PPPK dalam APBD Tahun 2021 ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

SE tersebut menjelaskan, jika pemerintah daerah belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan belanja gaji dan tunjangan PPPK Tahun Anggara 2021 agar segera melakukan penyesuaian alokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD-nya dengan mempedomani aturan berlaku.

Bahkan, kata dia, pembiayaan satu juta guru PPPK juga diperkuat dengan SE Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-46/PK/2021 tentang Perhitungan Anggaran PPPK dalam Alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

"Ke depan, kolaborasi dan koordinasi yang baik antar pusat dan daerah terus dilakukan termasuk jaminan pendanaan bagi gaji dan tunjangan guru PPPK," ucap dia.Kompas