Buka Kuota 421 CPNS Baru, Ini Besaran Gaji dan Tunjangan PNS di Garut

Ilustrasi pengumuman formasi CPNS 2021. KOMPAS/ABBA GABRILLINIlustrasi pengumuman formasi CPNS 2021. - Pemerintah Kabupaten Garut tahun ini juga melaksanakan Penerimaan CPNS. Adapun kuota yang dibuka berjumlah 421 CPNS baru.

Kuota CPNS 2021 untuk Kabupaten Garut meliputi dengan rincian 196 orang tenaga guru, 173 orang tenaga kesehatan dan 52 orang tenaga teknis.

Penetapan sudah sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 912 tahun 2021.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Garut, Didit Fajar Putradi yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Selasa (8/6/2021) mengungkapkan bagi para CPNS baru yang diterima, pada tahap awal tiap CPNS baru akan menerima semua gaji dan tunjangan baru 80 persen.

"Begitu nerima Surat Keputusan (SK) CPNS, gaji dan tunjangan lainnya baru bisa 80 persen dari yang seharusnya dibayarkan sampai nanti menerima SK 100 persen," jelasnya.

Sementara soal besaran gaji total berikut tunjangan yang akan diterima, menurut Didit ada gaji pokok yang biasanya untuk golongan III A sebesar rata-rata 2,5 juta, kemudian ditambah tunjangan jabatan yang nilainya berbeda-beda sesuai dengan beban kerja, tunjangan keluarga (anak dan istri) bagi yang sudah berkeluarga, tunjangan beras dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Tunjangan-tunjangan ini, menurut Didit besarannya berbeda-beda, terutama untuk tunjangan Kinerja Daerah yang saat ini dikenal dengan TPT (Tunjangan Penghasilan Tambahan) dan tunjangan jabatan.

"Untuk TPT, besarannya rata-rata di Garut Rp 2,5 juta, tiap dinas berbeda-beda, disesuaikan dengan beban kerjanya," katanya. 

TPT ini, menurut Didit tiap-tiap daerah juga berbeda-beda nilainya, sesuai kemampuan daerahnya. Sementara, untuk tunjangan jabatan, Didit memastikan semua CPNS.

akan menerimanya karena begitu melamar mereka langsung melamar jabatan yang telah disediakan dalam formasi CPNS.

"Kalau tunjangan jabatan, nilainya saya tidak tahu pasti, ada Peraturan Pemerintah (PP) yang ngaturnya, teknisnya yang tahu di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah)," katanya.Kompas