Wakil Ketua DPR RI Mendesak dan Mendorong Pemerintah Menyelesaikan Permasalahan PPPK Seleksi 2019

Wakil Ketua DPR RI Mendesak dan Mendorong Pemerintah Menyelesaikan Permasalahan PPPK Seleksi 2019
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: Humas DPR RI.  

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendesak pemerintah memberikan kejelasan terhadap nasib 34 ribu guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil seleksi 2019.

Dia mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) segera menyelesaikan permasalahan PPPK hasil seleksi 2019 yang belum memiliki nomor induk.

Sebab, ujar Azis, hal ini mengingat nasib guru yang belum diangkat terkatung-katung tanpa kejelasan, dan telah menunggu hampir dua tahun.

“Sebanyak 34 ribu guru honorer yang lulus seleksi PPPK 2019 tersebut hingga kini statusnya belum jelas,” kata Azis dalam keterangannya, Kamis (15/4).

Azis mengatakan pemerintah pusat dan daerah harus berkomitmen menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dan mempercepat proses pengangkatan guru honorer tersebut menjadi guru PPPK.

Dia meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan seleksi hingga penetapan guru PPPK di tahun 2019.

Menurut Azis, hal ini perlu dilakukan supaya segala hambatan yang terjadi pada 2019 tidak terjadi pada rekrutmen 1 juta guru PPPK yang akan dilaksanakan pada 2021 ini.

"Pemerintah harus terlebih dahulu menuntaskan status 34.000 guru yang lulus seleksi pada 2019 sebelum mengimplementasikan rencana rekrutmen 1 juta guru PPPK pada tahun ini sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," pungkas Azis Syamsuddin. (boy/jpnn)