Update Proses Pembukaan Penerimaan CPNS Hingga PPPK 2021


Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum mengetahui tanggal pasti kapan dibukanya pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 di awal April ini. Terdapat 3 kategori rekrutmen CASN 2021, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Sekolah Kedinasan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebanyak 1,3 juta formasi disiapkan pada tahun ini. Rangkaian seleksi CASN 2021 akan dilakukan sepanjang tahun yang dimulai pada April 2021.

Saat ini, BKN tengah menunggu penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan setelah itu bisa dilakukan penjadwalan oleh Panselnas.

"Kalau untuk pendaftaran sudah disiapkan melalui portal SSCAN. Untuk pelaksanaan tesnya komputer dan jaringan yang ada di BKN dan UPT sudah siap, mungkin akan ada tambahan titik-titik lokasi tes yang baru tergantung dari peserta yang mendaftar nanti," kata Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono kepada Liputan6.com.

Berikut sejumlah update seputar pembukaan penerimaan CPNS hingga PPPK 2021 yang dirangkum

1. Urutan Pembukaan Penerimaan

Rekrutmen CPNS akan diawali bagi sekolah kedinasan di bawah delapan instansi kementerian dan lembaga. Ke delapan instansi tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Setelah itu dilanjutkan pembukaan pendaftaran guru PPPK, PPPK nonguru, dan CPNS yang direncanakan pada Mei atau Juni. Dalam seleksi tahun ini, pemerintah akan mengalokasikan formasi CPNS dan PPPK sebanyak 272.000 formasi.

Sebanyak 89.000 formasi akan dialokasikan di pemerintah daerah dan 83.000 formasi akan dialokasikan di pemerintah pusat. Sementara, untuk PPPK Guru, PPPK Non-Guru maupun CPNS, terdapat tambahan 1 juta formasi untuk PPPK Guru. Sehingga, formasi yang disiapkan tahun ini kurang lebih akan sebanyak 1.272.000.

2. Fitur Baru di Proses Seleksi

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana memastikan hanya akan menggunakan satu portal pendaftaran dalam tiga kategori rekrutmen calon ASN, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Sekolah Kedinasan, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2021.

BKN pun telah melakukan peningkatan fitur teknologi dalam SSCASN. Bima menyebutkan dengan peningkatan fitur SSCASN, peserta seleksi ASN tidak perlu mengunggah sejumlah dokumen, seperti ijazah, Surat Tanda Registrasi (STR), serta Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) pada saat melakukan pendaftaran.

"Portal SSCASN akan terintegrasi dengan data NIK di Dukcapil, data Dapodik Kemdikbud, data STR di Kementerian Kesehatan, dan akses data ijazah dan akreditasi Perguruan Tinggi di Kementerian Ristekdikti," terangnya.

Tidak hanya itu, Kepala BKN juga mengungkapkan akan tetap menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan seleksi ASN, termasuk mencegah terjadinya tindak kecurangan atau percaloan.

Untuk mengantisipasi hal itu, Kepala BKN mengatakan tengah mempersiapkan fitur tambahan pada sistem CAT BKN, yakni face recognition yang diperuntukkan untuk mengidentifikasi peserta yang melakukan ujian, sehingga dapat meminimalkan adanya percaloan dalam pelaksanaan ujian.

3. Besaran Kuota Penerimaan CPNS dan PPPK 2021

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam paparannya kepada para anggota dewan, Menteri Tjahjo menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan 1.275.387 lowongan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Rinciannya, 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, dan 83.669 ASN yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat," ujar Menteri Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan, posisi terbanyak akan ditempatkan sebagai guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu sebanyak 1.022.616. Kemudian PPPK nonguru 70.008 lowongan, dan sisanya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 119.094 lowongan.

Namun sampai hari ini, usulan formasi CPNS dan PPPK yang masuk baru sekitar 700 ribu. Hal ini menunjukkan, formasi yang kosong sekitar 575 ribu.

Jumlah formasi tersebut, kata dia, baru akan diumumkan akhir Maret 2021. Tjahjo mengakui bahwa Kemenpan-RB bersama BKN masih terus melakukan tawar-menawar terkait jumlah lowongan yang dibutuhkan oleh setiap kementerian/lembaga.

Jika kuota 1,275 juta ASN tersebut belum terpenuhi akhir Maret ini, Tjahjo memastikan bahwa kuota tersebut tidak akan hilang. Dia mengatakan, sisa kuota itu akan dialokasikan di tahun 2022.

"Mudah-mudahan akhir Maret ini (bisa) kita putuskan berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Ini masih alokasi, karena masih banyak tawar-menawar, baik di daerah dan di beberapa Kementerian/Lembaga/instansi," ujarnya.

Jumlah alokasi kebutuhan ASN tersebut baru diperoleh dari 588 instansi. Dari jumlah tersebut, 539 instansi sudah mengusulkan dengan dokumen yang lengkap.

Sisanya, 49 instansi sudah mengusulkan juga namun dokumennya belum lengkap. Tjahjo mengungkapkan bahwa masih ada 32 instansi yang belum mengusulkan kebutuhan ASN-nya.

"Itu yang jadi pertimbangan kami. Maka bagi instansi yang belum memasukkan usulan kebutuhan atau menyelesaikan dokumennya, kami tunggu. Loket kami buka sampai akhir Maret ini," ujarnya.

Merdeka