Seleksi CPNS 2021 Prioritaskan Terima Pegawai yang Terjun Langsung ke Lapangan, Menpan RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Palembang,Sumatera Selatan, Jumat (27/11/2020). 

KOMPAS/AJI YK PUTRAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Palembang,Sumatera Selatan, Jumat (27/11/2020).

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, formasi lowongan calon aparatur sipil negara (ASN) tahun ini banyak mengurangi lowongan untuk jabatan di bidang administrasi.

Menurut Tjahjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar memprioritaskan posisi bagi pegawai yang bertugas langsung di lapangan.

"Kita fokuskan menerima pegawai yang bisa langsung terjun langsung ke lapangan dan mengurangi penerimaan pegawai administrasi yang hanya duduk di belakang meja," kata Tjahjo dalam konferensi pers, Jumat (9/4/2021).

Menurut Tjahjo, jabatan yang banyak dibuka tahun ini adalah jabatan guru, tenaga kesehatan, hingga jabatan teknis seperti penyuluh pertanian, auditor, pengelola pengadaan barang jasa, hingga verifikator keuangan.

Ia telah melakukan koordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait jumlah formasi yang ditetapkan.

"Kita koordinasikan dengan beberapa lembaga instansi seperti Kementerian Pertanian, seperti BKKBN dan lain-lain sebagainya," ucapnya.

Sebelumnya Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo telah mengumumkan kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara (ASN) tahun 2021 sebanyak 1.275.387 formasi.

Pemerintah pusat membuka sebanyak 83.669 formasi ASN. Sedangkan pemerintah daerah membuka 1.191.718 formasi, termasuk kebutuhan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), PPPK non-guru dan PNS.

"Kemudian total kebutuhan ASN 2021 sebanyak 1.275.387 formasi," kata Menteri PAN dalam konferensi pers, Jumat (9/4/2021).

Formasi kebutuhan tersebut meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Sekolah Kedinasan. Kompas