Pimpinan DPR Dorong Pemerintah Berikan Kejelasan Status 34.000 Guru PPPK Tahun 2019

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. 
dpr.go.id / Andri/nvlWakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.  

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan kejelasan status terhadap guru yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2019 yang belum memiliki nomor induk.

Ia mengatakan setidaknya masih ada 34.000 guru honorer yang belum diangkat menjadi PPPK.

"Sebanyak 34.000 guru honorer yang lolos seleksi PPPK 2019 tersebut hingga kini statusnya belum jelas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berkomitmen menjalankan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dan mempercepat proses pengangkatan guru honorer tersebut menjadi guru PPPK," kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).

Lebih lanjut, Azis juga meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan seleksi hingga penetapan guru PPPK di tahun 2019.

Ia tidak ingin hambatan yang terjadi pada rekrutmen 2019 terjadi dalam proses seleksi rekrutmen guru PPPK tahun ini.

"Pemerintah harus terlebih dahulu menuntaskan status 34.000 guru yang lolos seleksi pada 2019 sebelum mengimplementasikan rencana rekrutmen 1 juta guru PPPK pada tahun ini, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru akan dibuka pada Mei 2021.

Tjahjo menegaskan, semua kegiatan seleksi PPPK bakal digelar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

"Kemudian seluruh kegiatan seleksi PPPK diselenggarakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," kata Tjahjo dalam konferensi pers, Jumat (9/4/2021).

Calon pelamar guru PPPK akan melewati 3 tahapan, yakni di Bulan Agustus, Oktober, dan awal Desember.

Sementara itu, pengumuman kelulusan akan diberitahu di pertengahan Desember 2021.

Adapun lokasi pelaksanaan seleksi guru PPPK masih belum ditentukan.

Menurut Tjahjo, panitia pelaksana masih mendata sebaran dan jumlah pelamar, serta hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Lokasi pelaksanaan seleksi masih belum ditentukan karena panitia masih mempertimbangkan jumlah dan sebarannya," tutur dia. Kompas