Penyebab Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Batal Dilaksanakan Akhir Maret

Penyebab Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 Batal Dilaksanakan Akhir Maret
Tes CPNS. Ilustrasi Foto: Ricardo

Rencana pemerintah mengumumkan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 batal dilaksanakan akhir Maret 2021.

Mengenai penyebabnya, sudah disampaikan Plt Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Katmoko Ari Sambodo dalam rapat Panja pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi aparatur sipil negara (PGTKH ASN) Komisi X DPR RI pada 29 Maret 2021.

Dia mengungkapkan, KemenPAN-RB sudah menyelesaikan usulan formasi CPNS 2021 dan sedang dalam proses penetapan formasi oleh MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.

Sedangkan untuk guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) rencana formasi yang ditetapkan sebanyak 565.633 orang dari kuota 1.002.616.

"Itu data per 22 Maret dan masih akan terus bergerak," ujarnya.

Dijelaskan Ari, pihaknya saat ini sedang menunggu dokumen kualifikasi pendidikan para guru yang dikeluarkan Kemendikbud. 

"Kami menunggu dokumen itu lengkap baru kemudian formasi PPPK tetapkan," ucapnya.

Mengenai jadwal pelaksanaan rekrutmen, rencananya dimulai dengan seleksi CPNS dari jalur sekolah kedinasan pada April 2021.

Di mana ada delapan sekolah kedinasan yang akan membuka lowongan. Yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Setelah itu dilanjutkan pembukaan pendaftaran guru PPPK, PPPK non-guru, dan CPNS yang direncanakan pada Mei atau Juni. 

Dia menjelaskan, bagi calon pelamar guru PPPK, akan diberikan kesempatan mengikuti tiga kali seleksi. Pertama direncanakan pada Agustus, kedua Oktober, dan ketiga Desember.

Setelah proses seleksi dengan computer assisted test (CAT), bagi yang lulus akan melanjutkan tahapan selanjutnya yakni pemberkasaan, hingga penetapan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). (esy/jpnn)