Peluang Sarjana Pendidikan Fresh Graduate Mengikuti PPPK Guru 2021

PPPK Guru Hanya Untuk yang Terdaftar di Dapodik

bagi lulusan fresh graduate, terutama sarjana pendidikan yang tadinya ingin mendaftar PPPK guru, bisa mendaftar pada formasi lain.

PPPK Guru Hanya Untuk yang Terdaftar di Dapodik, Bagaimana dengan Sarjana Pendidikan Fresh Graduate?
Peserta Seleksi Kompetisi Bidang (SKB) pada Seleksi CPNS Kota Bandung Formasi Tahun 2019 melewati tahapan penerapan dan pemeriksaan protokol kesehatan Covid-19 sebelum masuk ruang tes, di Gedung Youth Sport Center Jabar Arcamanik, Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (14/9/2020). 

Sebanyak lebih kurang 1.400 peserta mengikuti SKB CPNS Kota Bandung Formasi Tahun 2019 yang dibagi dalam enam sesi selama dua hari dengan menerapkan protokol kesehatan ketat sebelum masuk ruang tes, yakni setiap peserta wajib cuci tangan, mengenakan masker dan pelindung wajah, diperiksa suhu tubuh, menjaga jarak aman dengan peserta lain, pakai sarung tangan, membersihkan tangan dengan handsanitizer, dan diperiksa metal detektor. Tribun Jabar/Gani Kurniawan  Kebutuhan ASN di tahun 2021 ini ada sebanyak 1.275.384, termasuk kebutuhan untuk PPPK Guru dan non Guru.

Jumlah tersebut terbagi dari beberapa jenis, yakni intansi pemerintah pusat sebanyak 83.669 dan instansi pemerintah daerah sebanyak 1.191.718.

"Jumlah tersebut termasuk guru PPPK sebanyak 1.002.616, PPPK Non Guru 70.008 dan CPNS sebanyak 119.094," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), Tjahjo Kumolo saat konferensi pers, Jumat (9/4/2021) pagi.

Dari total rencana formasi pembukaan pendaftaran CPNS sebanyak 1,27 juta, posisi guru mendapat alokasi paling besar, yakni 1.002.616 kebutuhan.

Untuk pemerintah provinsi, jabatan guru dengan formasi terbanyak yakni guru bimbingan konseling, guru teknologi informasi dan komputer, serta guru matematika.

Sedangkan untuk untuk pemerintah kabupaten dan kota, formasi guru yang terbanyak yakni guru kelas, guru pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan, serta guru bimbingan konseling.

Namun demikian, para pelamar yang bisa mengisi lowongan tersebut antara lain tenaga-tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.

"Untuk guru, formasi guru PPPK pendaftaran diluar mereka yang tidak terdaftar di data Dapodik itu tidak diterima, artinya khusus untuk mereka yang terdaftar di data Dapodik," kata Plt. Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko.

Lantas bagaimana dengan lulusan sarjana pendidikan yang masih fresh graduate?

Teguh menerangkan, saat ini pihaknya menggunakan Dapodik sebagai data untuk melihat kebutuhan guru.

"Untuk saat ini kami menggunakan data pokok pendidikan sebagai data yang kita gunakan untuk melihat kebutuhan guru-guru honorer yang nantinya dibutuhkan untuk menjadi PPPK."

"Pada dasarnya kami menggunakan ini sebagai data dasar untuk mengetahui jumlah kekurangan guru, dan yang terdaftar di Dapodik itu sekitar 1 juta lebih," kata dia.

Teguh pun menganjurkan, bagi lulusan fresh graduate, terutama sarjana pendidikan yang tadinya ingin mendaftar PPPK guru, bisa mendaftar pada formasi lain.

Ada sebanyak 70 ribu tenaga PPPK selain guru yang dibuka dengan berbagai jabatan, dan fresh gradute pun bisa mendaftar disitu.

"Tetapi PPPK juga, diluar guru dibuka untuk jabatan lain, ada sekitar 70 ribu tenaga PPPK yang dibuka, itu berbagai jabatan silahkan kalau memenuhi syarat untuk itu bisa masuk kesitu," kata dia.

Pelaksanaan tiga tahap

Pendaftaran seleksi PPPK Guru dalam rekrutmen ASN 2021 ini akan dilakukan dalam tiga tahap.

"Pelaksanaan PPPK Guru akan dilakukan tiga tahap, yakni tahap I pada bulan Agustus 2021, tahap II pada bulan Oktober 2021 dan tahap III pada bulan Desember 2021," kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen. 

Suharmen mengatakan, khusus untuk proses seleksi PPPK Guru, peserta bisa mengikuti seleksi sebanyak 3 kali.

Nantinya, sistem seleksi akan menggunakan Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK) dari Kemdikbud.

"Dalam Pelaksanaan seleksi PPPK Guru ini, BKN merupakan pelaksana kebijakan yang sudah ditungkan oleh Kementerian Panrb dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2018 tentang PPPK," ujar dia, seperti dikutip dari laman resmi BKN.

(Tribunnews/Tio)