Kebijakan Pemerintah Yang Menyerahkan Honorer yang Tidak Lulus Tes CPNS dan PPPK Kepada Pemda Tidak Manusiawi, Kata Korwil PHK21

Kebijakan Pemerintah Yang Menyerahkan Honorer yang Tidak Lulus Tes CPNS dan PPPK Kepada Pemda Tidak Manusiawi, Kata Korwil PHK21
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih. Ilustrasi Foto: Ricardo

Kebijakan pemerintah yang akan menyerahkan nasib honorer yang tidak lulus tes CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada masing-masing pemda, menuai protes.

Menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sulawesi Selatan Sumarni Azis, kebijakan tersebut sangat tidak manusiawi. Lantaran sampai saat ini Pemda masih membutuhkan tenaga honorer K2.

"Di daerah kami, pemdanya malah khawatir akan terjadi kekosongan karena jumlah PNS kan terus berkurang dan posisinya digantikan honorer," kata Sumarni , Kamis (15/4).

Kalau kemudian masa kerja honorer ditenggat sampai 2023, lanjut tenaga administrasi honorer K2 ini, bagaimana Pemda bisa mengendalikan pemerintahan kalau pegawainya minim.

Kritikan juga disampaikan Ketum PHK2I Titi Purwaningsih. Menurut dia, pemerintah seharusnya menyelesaikan semua honorer K2 sebelum tahun 2023.

"Ya Allah, kalau dibatasi sampai 2023 bagaimana nasib kawan-kawan kami yang jumlahnya masih 390 ribu lebih," ujarnya.

Titi menilai  pemerintah tidak melihat kondisi di lapangan seperti apa bahwa selama ini roda pemerintahan jalan karena ada pegawai honorer di dalamnya.

Seharusnya keadilan dan kebijakan yang dikedepankan pemerintah untuk memberikan formula dan formasi khusus bagi honorer K2 agar bisa diangkat ASN semua tanpa batasan profesi dan kualifikasi.

Menurut Titi, honorer K2 harus diselesaikan lebih dulu karena sudah mempunyai data base Badan Kepegawaian Negara (BKN), memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Selain itu sudah ada surat larangan pengangkatan honorer.

"Bukan honorer K2 yang dilarang. Yang dilarang adalah honorer selain honorer K2," tegasnya.

Titi yang kini guru PPPK menambahkan, pemerintah semestinya mengangkat honorer K2 menjadi ASN baik CPNS maupun PPPK.

Selesai itu baru rekrutmen honorer nonkategori atau pun rekrutmen bersamaan tetapi tetap ada formasi dan formula khusus untuk honorer K2.

"Jadi enggak harus menunggu revisi UU ASN tetapi bisa dengan regulasi lain untuk bisa menyelesaikan honorer K2 yang ada dasar hukum pertama PP 48 tahun 2005," pungkasnya. (esy/jpnn)