Banyak Pihak Yang Menolak Rekrutmen PPPK Mengatasnamakan PGHRI Sehingga Mencoreng PGHRI, Kata Ketua DPD FHNK2 PGHRI

Banyak Pihak Yang Menolak Rekrutmen PPPK Mengatasnamakan PGHRI Sehingga Mencoreng FPGHRI, Kata Ketua DPD FHNK2 PGHRI
Pengurus FHNK2 PGHRI di RDPU menyampaikan usulan PPPK bagi honorer K2 dan non K2. Foto dokumentasi nasional FHNK2 PGHRI

Ketua DPD Forum Honorer Nonkategeri Dua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Jawa Timur Nurul Hamidah menyayangkan upaya sekelompok pengurus yang terus menolak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Yang Nurul sesalkan, penolakan terhadap PPPK mengatasnamakan seluruh guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori.

Padahal, FHNK2 PGHRI sejak awal berdiri mendukung PPPK.

Bahkan mengusulkan rekrutmen satu juta PPPK dalam memuliakan honorer.

"Kami bersyukur  sampai saat  ini pemerintah 80% menerima usulan PGHRI yang kami sampaikan pada PGRI, DPR dan pemerintah," kata Nurul , Selasa (6/4). 

Namun, diakui Nurul, PGHRI prihatin. Mengapa ada pihak-pihak yang mencoba mencederai perjuangan itu dengan mengunggah informasi yang bertentangan dengan visi misi perjuangan PGHRI.

PGHRI kata Nurul, sudah berupaya sekuat tenaga, tetap bersinergi  dengan PGRI dan pemerintah.

Berjuang dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan.

Jika ada forum honorer yang berseberangan dengan apa yang diusung PGHRI menurut Nurul, tetap mereka apresiasi.

"Namun, jangan sampai memanfaatkan  dokumen atau foto kami. Itu sangat merugikan kami karena mencoreng nama organisasi," ucapnya.

Dia menegaskan, FHNK2 PGHRI sudah berbadan hukum sehingga hal itu tidak bisa dibiarkan terus menerus.

Saat ini, seluruh honorer sudah harus betul-betul mempersiapkan diri  menghadapi tes seleksi PPPK.

Banyak yang sedang mengikuti pelatihan dari Kemendikbud seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK.

"Selayaknya tidak ada pihak-pihak yang membuat konsentrasi terganggu," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Nurul, sebagian besar honorer ingin segera mendapatkan pengakuan status, peningkatan kesejahteraan lewat PPPK.

Ini agar honorer tidak berkepanjangan lagi menanti karena usia makin bertambah.

"Tidak bisa kah melihat guru honorer  melaksanakan tugas dengan tenang dan lebih profesional ketika sudah menjadi PPPK. Tolong jangan recokin dan membuat mereka bingung," pintanya.

PGHRI berterima kasih pada pemerintah terutama Presiden Joko Widodo, PGRI, dan DPR yang konsisten menyelesaikan masalah honorer K2 maupun non K2.

Juga memberikan afirmasi dalam seleksi guru PPPK 2021 sebagaimana usulan PGHRI.(esy/jpnn)