Angkat Honorer Jadi PNS, Beban Pemerintah Tambah Rp 3 Triliun per Bulan

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dalam rapat tersebut membahas mengenai pandangan pemerintah atas penjelasan DPR terkait RUU tentang ASN serta pembentukan Panja RUU tersebut.Angga Yuniar)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah tidak bisa memberi kesempatan kepada tenaga honorer untuk diangkat langsung jadi PNS. Jika melakukannya, maka negara akan merugi Rp 3 triliun setiap bulannya.

Dia mengilustrasikan pengangkatan PNS golongan IIIa masa kerja 0 tahun dengan status K2 dan tarif tunjangan kinerja 80 persen, maka itu akan menambah beban anggaran rata-rata Rp 7 juta per orang.

"Apabila THK II yang tidak lolos masih 438 ribu orang diangkat langsung jadi PNS, maka beban anggaran bertambah jadi Rp 3 triliun lebih per bulan untuk belanja pegawai, ini minus pensiun," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis (8/4/2021).

Mengingat dampak anggaran pengangkatan CPNS menjadi cukup signifikan, maka pemerintah fokus untuk menggelar proses seleksi guna mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

"Memang sekarang kita sedang konsentrasi untuk infrastruktur kesehatan dan layanan sosial di tengah pandemi. Sehingga tidak memungkinkan jika secara otomatis kita mengangkat sisa anggota honorer yang tanpa ada proses seleksi," tegasnya.

Kendati begitu, Menteri Tjahjo menyatakan, bukan berarti pemerintah abai terhadap kontribusi dan peran tenaga honorer di pemerintahan.

Dia coba berkaca pada kurun waktu 2005-2014, di mana pemerintah telah menyeleksi eks THK II dan mengangkat 1.070.092 tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi.

"Sementara jumlah PNS pada 2018, pemerintah mengikutsertakan tenaga honorer eks THK II yang memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS dengan formasi khusus, yang pada saat itu berhasil lulus 6.811 orang," tutur dia.

Liputan6