Seleksi PPPK Dimulai Agustus 2021, Kata Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berswafoto dengan sejumlah penari di Sanggar Seni Nani Bili Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (10/02) 

ANTARA FOTO/OLHA MULALINDAMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim berswafoto dengan sejumlah penari di Sanggar Seni Nani Bili Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (10/02) '  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) memastikan proses seleksi PPPK dimulai di Agustus 2021.

Maka dari itu, guru honorer harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin, agar bisa lolos seleksi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Mendikbud Nadiem Makarim secara daring dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (10/3/2021).

"Nanti ujian seleksinya akan kita mulai di Agustus 2021," ungkap dia.

Setelah itu, kata Nadiem, akan dilanjutkan kembali pada Oktober dan Desember 2021.

Tentunya, bilang dia, ujian seleksi PPPK akan dilaksanakan kembali di tahun depan.

Dia mengaku, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan beberapa tahapan terkait program PPPK.

"Di maret ini targetnya adalah formasi final dari KemenPAN-RB dan sinkronisasi formasi oleh BKN. Sedangkan validasi oleh Pemda dan Kemendikbud sesuai aturan undang-undang," sebutnya.

Tak hanya itu, sambung dia, saat ini Kemendikbud sedang menunggu pengajuan formasi PPPK dari pemerintah daerah (Pemda).

Dia berharap target satu juta formasi PPPK dapat dipenuhi dan digelar secara baik di tahun ini.

"Ada satu hal penting, kita peroleh komitmen dari KemenPAN-RB dan Kemenkeu dalam melakukan seleksi program 1 juta PPPK," tegas Nadiem.

Pemda masih banyak belum ajukan formasi PPPK

Nadiem telah menyatakan, masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang belum mengajukan formasi guru honorer untuk menjadi PPPK.

Dia menyebutkan, ada 58 daerah yang sama sekali tidak mengajukan formasi guru PPPK.

"Dari angka itu 29 daerah diantaranya berada di Papua dan Papua Barat. Itu yang sedang kami tangani," ujar Nadiem.

Nadiem mengaku, masih minimnya Pemda mengajukan formasi PPPK bukan akibat sosialisasi yang kurang.

Padahal sampai dirinya terjun langsung ke sejumlah daerah untuk memberitahukan program PPPK.

Tak lupa, sosialisasi juga menggunakan acara-acara seperti webinar bersama pemerintah daerah di Indonesia.

Dikitnya permintaan formasi PPPK, bilang dia, karena Pemda masih belum yakin dengan program PPPK.

Dia memaklumi kejadian itu, karena total formasi PPPK di tahun ini mencapai 1 juta.

Angka itu yang terbesar dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

"Tidak heran juga banyak pemda yang belum percaya. Pejabat daerah masih setengah percaya terkait ada formasi (PPPK) sebesar itu," ucap Nadiem.

Meski banyak Pemda yang belum percaya, tapi ada daerah yang mengajukan lebih banyak formasi PPPK dari porsi yang dibutuhkan Kemendikbud.

Adapun daerahnya seperti Bali, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.

Oleh karena, dia meminta agar Pemda segera mengajukan formasi dan tidak perlu khawatir terkait pembiayaannya.

Hal itu dikarenakan, pemerintah pusat akan membiayai program PPPK 2021 lewat Dana Alokasi Umum (DAU) 2021. Kompas