Ratusan Guru Honorer di Malang Diusulkan Naik PPPK

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengaku akan memperhatikan nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Salah satunya dengan memprioritaskan program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021 bagi guru honorer.
 
"Kita sudah usulkan, bahwa kita masih ada kuota 300-400an untuk guru-guru yang belum diangkat jadi PPPK," kata Wali Kota Malang, Sutiaji, saat audiensi dinas dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Malang, Jumat, 5 Maret 2021.
 
Sutiaji menjelaskan pihaknya juga memprioritaskan para guru honorer kategori 2 (K-2) untuk mendaftar dan mengikuti ujian seleksi menjadi guru PPPK. Guru honorer K2 adalah status bagi guru honorer yang mengajar sebelum tahun 2005 dan namun belum kunjung diangkat menjadi guru tetap berstatus PNS.
 
"Kami komitmen kesejahteraan guru termasuk GTT dan PTT. Kami benar-benar komitmen untuk pendidikan," jelasnya.
 
Sebelumnya Sutiaji telah melantik sebanyak 83 PPPK pada Februari 2021 lalu. Dari jumlah tersebut sebanyak 72 PPPK di antaranya berprofesi sebagai guru. "Jadi kami berpikir terus. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk yang terbaik bagi guru-guru," ungkapnya.
 
Sementara Ketua PGRI Kota Malang, Burhanudin, menyampaikan terima kasih kepada Pemkot Malang atas kepedulian pemerintah pada GTT dan PTT sejak 2019. Saat itu Sutiaji mengeluarkan Perwal Nomor 1 Tahun 2019 yang membahas tentang kesejahteraan GTT dan PTT.
 
"Bapak melakukan permintaan kepada kepala dinas saat itu agar ada pengusulan, mengenai nasib GTT dan PTT. Terima kasih atas perhatiannya, GTT dan PTT yang semula menerima Rp600-700 ribu, langsung paling rendah menerima Rp1,7 juta. Kami sungguh terima kasih," katanya.
 
Audiensi dinas dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Malang, di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Malang, Jumat, 5 Maret 2021. Dokumentasi/ Humas Pemkot Malang.
 
(DEN)