PNS dan PPPK Dapat Hak Sama untuk Perlindungan JKK-JKM

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN)  

Pemerintah memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memperoleh hak sama dalam perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perlindungan bagi ASN yang meliputi PNS dan PPPK mengenai perlindungan JKK dan JKM telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Ketentuan perlindungan JKK-JKM bagi ASN ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang JKK dan jKM bagi pegawai ASN.

Secara teknis, Badan Kepegawaian Negara ( BKN) menerbitkan Peraturan Kepala BKN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit akibat kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai ASN.

Direktur Status dan Kedudukan Kepegawaian Paryono menjelaskan sejumlah penetapan status kepegawaian, termasuk yang menyangkut JKK dan JKM bagi pegawai ASN.

Penetapan status tewas bagi ASN, lanjut Paryono, seperti pada 2020 lalu, BKN telah melakukan verifikasi dan validasi untuk menetapkan keputusan status tewas bagi pegawai ASN Tenaga Medis yang meninggal dalam penanganan Covid-19.

Adapun rangkaian prosedur penanganan kecelakaan kerja bagi ASN termasuk santunan sementara akibat kecelakaan kerja, pemberian JKM bagi ASN Tenaga Kesehatan akibat penanganan Covid-19, dan prosedur pemberian jaminan kematian dan santunan tewas bagi ASN.

Berdasarkan informasi resmi, pemberian JKK membutuhkan waktu identifikasi selama 3x24 jam, dan jika sudah dapat diidentifikasi maka jaminan JKK dapat langsung dikeluarkan oleh PT Taspen, sebelum Surat Keputusan (SK) Tewas terbit.

Definisi tewas bagi pegawai ASN sesuai Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2020 antara lain

  • Meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya
  • Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan dinas

"Sehingga kematiannya itu disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya," ujar Paryono.

JKK

Melansir Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2020, JKK merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Pengelola progam adalah PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Persero.

Besaran manfaat JKK yang berupa santunan terdiri dari

  • Santunan kecelakaan kerja
  • Santunan sementara
  • Santunan cacat

Kriteria tewas

Pegawai ASN yang ditetapkan tewas harus memenuhi sejumlah kriteria, sepertI

a. meninggal dunia dalam menjalankan tugas ?kewajibannya

b. meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya ?dengan dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya

c. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.

Sementara itu, manfaat jaminan kecelakaan kerja yang mengakibatkan tewas meliputi:

a. santunan kematian kerja

b. uang duka tewas

c. biaya pemakaman

d. bantuan beasiswa

Informasi lengkap mengenai peraturan BKN mengenai pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja, serta kriteria penetapan tewas bagi ASN dapat diakses di sini.Kompas