Pendalaman Materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bagian Pancasila

Ada kabar terbaru mengenai pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK/P3K 2021. Untuk mempersiapkan diri mengikuti proses tes CPNS 2021.

CPNS 2021 - Pendalaman Materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bagian Pancasila

Prediksi formasi jabatan CPNS 2021 untuk lulusan SMA.   Ada kabar terbaru mengenai pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK/P3K 2021.

Panitia Seleksi ASN Nasional (Panselnas) kini mulai menyiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Untuk mempersiapkan diri mengikuti proses tes CPNS 2021. 

Berikut ini pendalaman materi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagian Pancasila, seperti yang dikutip pada buku All In One Diktat Superlengkap Tes ASN/CPNS yang ditulis oleh Dita Puspa dan diteribitkan PT Grasindo. 
Pengertian Ideologi dan Pancasila

Ideologi merupakan kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide keyakinan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

Ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural.

Ideologi secara fungsional adalah gagasan yang mengacu kepada kebaikan bersama atau yang mengacu kepada masyarakat dan negara yang dianggap paling baik.

Ideologi secara fungsional dibagi menjadi dua, yaitu ideologi doktoriner dan ideologi pragmatis.


Ideologi doktoriner adalah ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumus kan secara sistematis dan pelaksananya diawasi secara ketat oleh fungsionaris partai atau instansi pemerintahan.

Sedangkan ideologi pragmatis adalah ajaran-ajaran yang terkan dung di dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci.

Ideologi itu disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama dan sistem politik.

Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang memiliki ciri mempunyai derajat yang tinggi dan mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara.

Pengertian Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Indonesia.

Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas.

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, ke-rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf keempat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Sejarah Lahirnya Pancasila

Dengan berakhirnya masa penjajahan Belanda pada tanggal 8 Maret Tahun 1942, sejak saat itu Indonesia diduduki oleh Jepang.

Kemudian pada tahun 1944, Jepang mengalami masa suram ketika tentara Jepang mulai kalah dalam perang melawan tentara sekutu.

Pada Tanggal 7 September 1944, Perdana menteri Kalso (Jepang) memberikan janji kemerdekaan dikemudian hari, hal ini bertujuan agar Jepang mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia supaya bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu.

Pemerintah militer Jepang di Jawa di bawah pimpinan Indonesia Saiko Shikikan (Panglima Tertinggi) Harada Kumakichi pada 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan suatu badan bernama Dokuritsu Junbi Cosakai (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK) yang kemudian menjadi BPUPKI dengan tambahan "Indonesia".

Karena Jepang terus-menerus didesak oleh bangsa Indonesia, tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura).

Dalam maklumat tersebut, dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia Anggota BPUPKI dilantik oleh Letjen Harada Kumakichi pada tanggal 28 Mei 1945 dengan dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua dan 60 anggotanya.

BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan lima Dasar Negara, yaitu:

(1) Perikebangsaan

(2) Perikemanusiaan

(3) Periketuhanan

(4) Perikerakyatan

(5) Kesejahteraan Rakyat

Tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan lima dasar negara. Kelima hal ini diberi nama Pancasila oleh Ir Soekamo pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh sebab itu setiap tanggal 1 Juni 1945 diperingati hari lahirnya Pancasila, Usulan Ir. Soekarno adalah sebagai berikut:

(1) Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)

(2) Internasionalisme (Perikemanusiaan)

(3) Mufakat atau Demokrasi

(4) Kesejahteraan Sosial

(S) Ketuhanan yang Berkebudayaan

Setelah sidang pertama dilaksanakan para anggota BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKL Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta.

Hasil dari rapat tersebut adalah dibentuknya panitia sembilan yang beranggotakan

(1) Ir. Soekarno

(2) Drs. Moh. Hatta

(3) Mr. AA. Maramis

(4) KH. Wachid Hasyim

(5) Abdul Kahar Muzakki

(5) Abikusno Tjokrosujoso

(7) H Agus Salim

(8), Mr. Ahmad Subardjo

(9) Mr. Muh. Yamin

Panitia sembilan pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar yang lebih dikenal dengan sebutan "Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila.

Rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut: 

(1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab

(3) Persatuan Indonesia.

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

(5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar, Pada 11 Juli 1945 dibentuk tiga Panitia Kecil yaitu:

(1) Panitia Perancang UUD

(2) Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan

(3) Panitia Perancang Pembela Tanah Air

BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan kemudian dibentuklah Dokuritsu Junbi Inkai (PPKI) pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan Ir. Soekarno sebagai ketua.

Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah upacara proklamasi kemerdekaan datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur Beberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi

(2) Hamidhan, wakil dari Kalimantan

(3) I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara

(4) Latuharhary, wakil dari Maluku.

Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya yang berbunyi, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Pada Sidang PPKI , tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya dengan empat orang tokoh Islam yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumd dan Teuku M. Hasan.

Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Akhimya bersamaan dengan penetapan Rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

Dalam sidang tersebut, ada acara utama yaitu:

a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum disahkan terdapat perubahan dalam UUD 1945, antara lain

Kata Mukadimah diganti dengan kata Pembukaan

Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat Ketuhanan, dengan menjalankan syangt islam bagi pemeluk pemeluknya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asil dan beragama Islam diganti menjadi Presiden ialah Orang Indonesia asli.

b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama. Pemilihan Pesiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata dan mengusulkan agar lr. Soekamo menjadi presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Usul ini diterima oleh seluruh anggota PPKI

C Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai musyawarah darurat. (Aceh Tribun/Syamsul Azman)