Pemerintah Jangan Fokus Pada CPNS Nakes, Guru dan Penyuluh, Tapi Tenaga Administrasi Juga dibutuhkan : Sebut Korwil PHK2I

Pemerintah Jangan Fokus Pada CPNS Nakes, Guru dan Penyuluh, Tapi Tenaga Administrasi Juga dibutuhkan : Sebut Korwil PHK2I
Korwil PHK2I Sulsel Sumarni Azis (kiri). Foto dokumentasi pribadi

Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sulawesi Selatan Sumarni Azis mengingatkan pemerintah untuk memikirkan kebijakan moratorium CPNS yang berimbas pada berkurangnya jumlah pegawai pusat dan daerah.

Menurut Sumarni, secanggih apa pun teknologi, tenaga teknis administrasi tetap dibutuhkan. "Pemerintah jangan lupakan itu," tegas Sumarni, Rabu (31/3).

Sumarni mengkritisi pemerintah yang  fokusnya hanya kepada guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Sementara,  tenaga teknis administrasi yang juga bekerja dan mengisi pekerjaan PNS yang pensiun, tidak diberikan kesempatan ikut seleksi CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Alasannya, kata Sumarni, PNS administrasi terlalu banyak.

Sementara, untuk PPPK pemerintah beralasan tidak ada jabatan fungsional untuk tenaga teknis administrasi.

"Kami jadi bosan mendengar alasan pemerintah. Apakah memang honorer K2 tenaga teknis administrasi mau dilenyapkan?" katanya.

Sumarni menambahkan bukan hanya  tenaga lapangan saja yang kurang. Namun, lanjut dia, tenaga teknis administrasi yang mendata laporan juga makin berkurang dan hanya diisi honorer.

Oleh karena itu, lanjut dia, tenaga administrasi, pamdal, Satpol PP, petugas damkar yang sudah  lama mengabdi butuh kepastian regulasi.

Sementara Ketum PHK2I Titi Purwaningsih berharap Kementerian Pertanian dan instansi lainnya yang mempekerjakan honorer bisa mengajukan tambahan jabatan fungsional PPPK sehingga seluruh honorer K2 bisa terakomodasi.

"Kemendikbud kan mau mengajukan tambahan jabatan fungsional PPPK untuk tenaga kependidikan, mudah-mudahan instansi seperti Kementan mengajukan karena yang diajukan baru PPL saja," pungkas Titi. (esy/jpnn)