Pemda Masih Banyak Belum Percaya Program PPPK, Kata Mendikbud

Ilustrasi guru sedang memerhatikan perbedaan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. 

DOK. PEXELS Ilustrasi guru sedang memerhatikan perbedaan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021.  

Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang belum mengajukan formasi guru untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK).

Dia menyebutkan, ada 58 daerah yang sama sekali tidak mengajukan formasi guru PPPK.

"Dari angka itu 29 daerah diantaranya berada di Papua dan Papua Barat. Itu yang sedang kami tangani," ujar Nadiem secara daring dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (10/3/2021).

Nadiem mengaku, masih minimnya Pemda mengajukan formasi PPPK bukan akibat sosialisasi yang kurang.

Padahal sampai dirinya terjun langsung ke sejumlah daerah untuk memberitahukan program PPPK.

Tak lupa, sosialisasi juga menggunakan acara-acara seperti webinar bersama pemerintah daerah di Indonesia.

Dikitnya permintaan formasi PPPK, bilang dia, karena Pemda masih belum yakin dengan program PPPK.

Dia memaklumi kejadian itu, karena total formasi PPPK di tahun ini mencapai 1 juta. Angka itu yang terbesar dan belum pernah dilakukan sebelumnya.

Tidak heran juga banyak pemda yang belum percaya. Pejabat daerah masih setengah percaya terkait ada formasi (PPPK) sebesar itu," ungkapnya.

Meski banyak Pemda yang belum percaya, lanjut dia, tapi ada daerah yang mengajukan lebih banyak formasi PPPK dari porsi yang dibutuhkan Kemendikbud.

Dia mencontohkan, seperti daerah Bali, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan.

Masih sedikitnya daerah yang mengajukan formasi PPPK, sehingga dirinya meminta agar Pemda segera mengajukan formasi dan tidak perlu khawatir terkait pembiayaannya.

Hal itu dikarenakan, pemerintah pusat akan membiayai program PPPK 2021 lewat Dana Alokasi Umum (DAU) 2021.

Seleksi PPPK secara online

Nadiem pernah menyatakan, seleksi guru PPPK akan dilakukan secara daring atau online.

Maka dari itu, dia mengajak guru honorer atau Pendidikan Profesi Guru (PPG) agar berpartisipasi dalam mengikuti seleksi guru PPPK.

"Seleksi PPPK ini berbeda, karena dilaksanakan secara online, terbuka untuk semua guru honorer dan PPG," ucap Nadiem.

Seleksi sampai tiga kali

Tak lupa, kata Nadiem, guru honorer diberi kesempatan tiga kali agar bisa lolos menjadi PPPK.

"Semuanya akan punya kesempatan untuk membuktikan kelayakannya untuk menjadi ASN (PNS dan PPPK). Sampai tiga kali kesempatan diberikan," sebut dia.

Nadiem meyakini, bila banyak guru honorer yang bersungguh-sunggu demi mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi PPPK.

"Karena kesungguhan guru honorer akan menentukan masa depan anak-anak kita," tutur Mendikbud.

Nadiem pernah menyatakan, hanya guru honorer yang lulus seleksi bisa menjadi guru PPPK. Meski kapasitasnya mencapai 1 juta PPPK.

"Yang diangkat jadi PPPK itu bagi guru honorer yang lulus tes, dari seleksi 1 juta orang," kata Nadiem.

Dia mencontohkan, apabila satu juta orang yang lulus seleksi, maka satu juta orang yang lulus itu berhak menjadi PPPK.

"Kalau cuma 200 ribu yang lulus, itu yang bisa jadi PPPK. Bahkan kalau yang lulus 100 ribu orang, itu yang akan diangkat menjadi PPPK," tegas Nadiem. Kompas