Kota Denpasar Ajukan Sekitar 1.300 Formasi CPNS dan P3K, Terbanyak Guru dan Nakes

Pemkot Denpasar telah mengajukan formasi ke Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara

Denpasar Ajukan Sekitar 1.300 Formasi CPNS dan P3K, Terbanyak Guru dan Nakes

ilustrasi - Denpasar Ajukan Sekitar 1.300 Formasi CPNS dan P3K, Terbanyak Guru dan Nakes  Terkait dengan adanya pembukaan formasi CPNS tahun 2021, Pemkot Denpasar telah mengajukan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam pengajuan tersebut, untuk CPNS Pemkot Denpasar mengajukan sebanyak 170 formasi.

Selain itu, Pemkot juga mengajukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Selain formasi untuk CPNS, pihaknya juga mengajukan formasi untuk P3K.

Di mana jumlah yang diajukan sebanyak 1.210 formasi P3K.

Sehingga total formasi yang diajukan sebanyak 1.380 formasi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar, I Wayan Sudiana mengatakan, dari jumlah formasi CPNS yang diajukan kebanyakan merupakan tenaga kesehatan (Nakes) dan guru.

“Kami ajukan 1.300-an formasi termasuk CPNS dan P3K, dan untuk CPNS kebanyakan tenaga medis dan guru, seperti sebelumnya,” kata Sudiana yang diwawancarai Senin 29 Maret 2021.

Ia menambahkan, untuk formasi dari pusat kemungkinan akan turun pada bulan April 2021 mendatang.

“Kami tunggu April berapa dapat formasinya, walaupun diajukan 1.300-an, kan pusat yang menentukan berapa kuota yang dikasi,” katanya.

Sementara, untuk pengajuan formasi P3K seluruhnya merupakan formasi guru untuk memenuhi kebutuhan di Kota Denpasar, Bali.

Jumlah yang diajukan tersebut sesuai dengan kebutuhan guru di Kota Denpasar saat ini khususnya untuk guru SD dan SMP yang kebanyakan kosong karena pensiun.

Sehingga diharapkan kebutuhan guru bisa dipenuhi dengan P3K.

“Sekarang P3K kita banyak ajukan itu khusus untuk guru semuanya. Kalau untuk guru formasi CPNS sudah dipastikan tidak memenuhi kebutuhan saat ini sehingga Pemkot sudah menghitung kebutuhan guru yang akan diisi dengan P3K,” katanya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan seleksi CPNS maupun P3K menurut rencana akan dilakukan bulan Mei 2021.

Hal ini sesuai dengan rapat koordinasi yang dilakukan dengan pusat.

“Dari rapat kordinasi kemarin katanya bulan Juni Juli 2021 itu sudah mulai ada testing, sehingga Mei sudah mulai pendaftaran. Tapi kami tunggu saja kepastian dari pusat,” katanya.

Dewan Minta Prioritaskan Pegawai Kontrak, Pemprov Bali Belum Pastikan Formasi CPNS

Pemerintah segera membuka kembali seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021.

Penerimaan CPNS tahun ini terbagi dalam tiga kategori yakni CPNS, sekolah kedinasan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adnyana berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali prioritaskan para pegawai dan guru berstatus kontrak dan honorer dalam perekrutan CPNS tahun ini.

Adnyana mengaku sudah berulang kali menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah pusat.

Akan tetapi belum mendapat tanggapan konkret.

“Kenyataannya kan tidak diterima usulan itu. Malah diadakan perekrutan formasi sesuai yang mereka kasih, itu saja,” katanya, Minggu 28 Maret 2021.

Sebagai wakil rakyat, kata Adnyana, pihaknya tetap berjuang memprioritaskan para pegawai kontrak dan honorer dalam seleksi PPPK dan CPNS.

Dengan demikian nasib mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepada negara menjadi jelas.

“Disebutkan ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Kemudian PPPK direkrut dengan beberapa syarat, kami usulkan kontrak jadi prioritas. Selain dibuka juga untuk umum, dibagilah porsinya. Biar jelas nasibnya, toh mereka sudah ngabdi dan berbuat kepada pemerintah,” ujarnya.

Belum Tahu Formasi

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana mengaku belum bisa menjelaskan mengenai formasi CPNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Bali.

"Kalau untuk Provinsi Bali itu memang belum ada resmi ya,” kata dia saat dihubungi, Minggu 28 Maret 2021.

Mantan Pjs Bupati Badung ini sudah mengusulkan jumlah formasi yang akan dibuka Pemprov Bali.

Namun, dia enggan menyebut karena masih dikaji Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.

"Belum ada surat dari Kemenpan,” tegas Lihadnyana.

Ia menjelaskan, menyusun formasi CPNS itu berdasarkan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK.

Hal ini sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan amanat UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, pihaknya menyusun formasi CPNS berdasarkan skala prioritas program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Bali.

"Kedua skala prioritas gubernur, itu kan ada sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kan begitu, ketenagakerjaan, semua usulan itu mendukung program prioritas itu, termasuk infrastruktur," kata Lihadnyana.

Ia memastikan hanya akan mencari formasi yang benar-benar dibutuhkan Pemprov Bali.

"Ketiga, di mana lemahnya organisasi kita di Pemprov Bali, misalnya di barang dan jasa, nanti kita akan cari ke sana, kita cari formasi pegawai untuk barang dan jasa. Lalu, kelemahan kita masuk di era digital, sekarang kan berbasis digital, makanya kita cari pranata komputer," ujarnya.

Lihadnyana mengatakan pemerintah hanya mencari pegawai yang benar-benar bekerja, dan bukan menjadi beban anggaran negara.

"Jangan sampai nanti terlalu banyak pegawai, beban jadinya itu," tegasnya.

Ia menegaskan seleksi CPNS dan PPPK tahun ini akan dibuka untuk masyarakat umum.

"Semua masyarakat berhak untuk ikut," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah formasi yang dibuka dalam seleksi CPNS 2021 akan diputuskan akhir bulan ini.

"Kami merencanakan dengan BKN nanti mudah-mudahan akhir Maret ini kita putuskan (jumlah formasi). Jadi ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah beberapa Kementerian/Lembaga, instansi, tapi Alhamdulillah ini akan tercapai," ujar Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu 24 Maret 2021.

Meski belum diputuskan, Tjahjo mengungkapkan diperkirakan ada 1.275.387 lowongan dengan rincian 83.669 di antaranya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat dan 1.191.718 untuk kebutuhan pemerintah daerah.

Dari total lowongan yang dibutuhkan, Tjahjo menyebut posisi paling banyak akan ditempatkan sebagai guru PPPK yaitu sebanyak 1.022.616, PPPK non guru sebanyak 70.008, dan sisanya sebagai CPNS sebanyak 119.094.

"Tapi jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684 dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan," jelas Tjahjo.

"Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867 dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571 dan CPNS 64.663," imbuhnya.

Tjahjo Kumolo juga menyatakan Presiden Joko Widodo telah meminta penerimaan CPNS 2021 untuk petugas yang hanya duduk di meja dikurangi.

Petugas yang dimaksud adalah pegawai administrasi yang saat ini jumlahnya paling banyak dari seluruh PNS di Indonesia.

Saat ini, kata Tjahjo, ada 4,16 juta PNS di Indonesia. Jumlah terbanyak yaitu 1,62 juta atau setara 39 persen merupakan pegawai administrasi.

Sisanya guru dan dosen 36 persen, tenaga teknis dan kesehatan 14 persen, dan struktural 11 persen.

Menurut Tjahjo, komposisi PNS yang didominasi oleh pegawai administrasi ini membuat peningkatan daya saing birokrasi terhambat.

Sehingga komposisi ini akan diubah dalam seleksi CPNS 2021. (*).

bali.tribunnews