Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). 
     KOMPAS/ HARYANTI PUSPA SARI Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).  

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyiapkan penerimaan 189.000 pegawai untuk pemerintah daerah se-Indonesia pada 2021.

"Untuk mengisi kebutuhan jabatan lainnya di pemerintah daerah selain jabatan guru, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189.000 pegawai," kata Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo dalam keterangan persnya sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (4/3/2021).

Tjahjo mengatakan penerimaan 189.000 pegawai terdiri dari 70.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) untuk jabatan fungsional selain guru dan 119.000 calon pegawai negeri sipil ( CPNS) untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan.

Jabatan itu, kata Tjahjo, termasuk tenaga kesehatan dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas-tugas spesifik untuk memenuhi target-target pembangunan.

Secara proporsional 70-80 persen CPNS yang direkrut merupakan tenaga-tenaga pelaksana utama di bidang pendidikan, penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana (KB) atau pegawai yang langsung bertugas di lapangan.

"Jumlah tersebut merupakan kebutuhan untuk dua tahun, yakni tahun 2020 dan 2021, mengingat pada tahun 2020 pemerintah tidak melaksanakan rekrutmen," kata Tjahjo.

Sementara itu, terkait penerimaan ASN untuk mengisi kebutuhan di instansi pemerintah pusat, pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar sekitar 83.000  pegawai baik dari CPNS maupun PPPK.

Tjahjo mengatakan jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan yang dibutuhkan.

"Kementerian PAN-RB bersama dengan Kemendikbud serta BKN menyusun rencana ini sejak Februari 2020. Kementerian Keuangan juga berkontribusi dalam memberikan komitmen dukungan untuk penyediaan anggaran," tutur Tjahjo.Kompas