Kabupaten Jember Usulkan Rekrutmen 3.782 P3K dan 723 CPNS Pada 2021

Rapat dengar pendapat komisi A DPRD Jember dengan BKPSDM Jember Selasa (9/3/2021) membahas rekrutmen CPNS 

BAGUS SUPRIADI/KOMPASRapat dengar pendapat komisi A DPRD Jember dengan BKPSDM Jember Selasa (9/3/2021) membahas rekrutmen CPNS   

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember mengusulkan rekrutmen 723 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 3.782 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Kepala BKPSDM Jember Ruslan Abdul Gani mengatakan, rekrutmen P3K diutamakan bagi guru. Sedangkan rekrutmen 723 CPNS bagi tenaga kesehatan yang akan bertugas di lingkungan Pemkab Jember.

“Untuk ASN formasi kesehatan saja, terkait lainnya belum dapat petunjuk,” kata Ruslan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A DPRD Jember, Selasa (9/3/2021).

Menurut dia, rekrutmen CPNS formasi kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah pusat. Sedangkan rekrutmen guru P3K untuk pemenuhan satu juta guru.

Pihaknya belum mendapat petunjuk teknis terkait pelaksanaan rekrutmen tersebut. Petugas rekrutmen masih menggelar rapat di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) regional Surabaya.

Ia menambahkan, rekrutmen CPNS yang direncakan pada April itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada rekrutmen sebelumnya, pemkab menjalin kemitraan dengan BKN sehingga pelaksanaan kegiatan ditanggung pemerintah pusat.

Namun, rekrutmen tahun ini ditanggung Pemkab Jember.

Ruslan mengaku belum menghitung jumlah kebutuhan ASN di lingkungan Pemkab Jember.

BKPPSDM perlu dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlebih dahulu. Selain itu, setiap bulan ada ASN yang pensiun dan pindah.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menambahkan, Kabupaten Jember tak mengadakan rekrutmen CPNS selama dua tahun terakhir, 2019 dan 2020.

“Itu yang menjadi pemantik interpelasi dari DPRD pada bupati,” tutur dia.

Untuk itu, rekrutmen CPNS 2021 itu merupakan kesempatan warga untuk menjadi pegawai negeri.

“Prosesnya harus terbuka dan transparan, kami akan mengawasi agar rekrutmen jauh dari unsur KKN,” tambah dia.Kompas