Guru Madrasah Tidak Masuk Kuota Formasi Rekrutmen PPPK 2021, Akan Memulai Pergerakan

Anggapan madrasah yang seolah tidak setara dalam sistem pendidikan, ternyata masih terjadi.

Guru Madrasah Sesalkan Tak Masuk Program Penerimaan Satu Juta Pegawai PPPK, Mulai Siapkan Gerakan

Ketua DPD Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Bogor, Hasbulloh   Anggapan madrasah yang seolah tidak setara dalam sistem pendidikan, ternyata masih terjadi.

Demikian pula dengan penghargaan umum yang menilai madrasah tidak memiliki kualitas dibanding lembaga pendidikan lainnya seperti sekolah lainnya.

Kondisi itu makin terlihat nyata terkait ada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dinilai tidak memuaskan kalangan madrasah.

Belum adanya tambahan formasi guru madrasah dalam rekrutmen PPPK tahun ini, menjadi masalah besar bagi honorer di bawah Kementerian Agama. 

Ini karena guru agama, baik yang di madrasah maupun sekolah umum, lebih banyak berstatus honorer.

Dengan tidak adanya tambahan kuota formasi guru agama dan kecilnya kuota untuk madrasah, otomatis peluang mereka menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK menjadi tertutup.

“Kabar baik nasib guru honorer tak kunjung tiba hingga habis batas usia pendaftaran mengikuti tes CPNS. Kebijakan moratorium penerimaan CPNS juga menjadi benturan dalam hal ini,” ujar Ketua DPD Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Bogor, Hasbulloh,  Minggu (7/3/2021).

Menyikapi itu, Hasbulloh menggagas untuk membangun program Gerakan Guru Madrasah Jabar Juara (Gema Baru).

“Tidak perlu banyak mengeluh. Semua pasti ada jalan keluar. Karenanya kami menyusun program sebagai model berkesinambungan yang bisa diaplikasikan untuk para guru madrasah di Jawa Barat,” ujar lelaki yang biasa disapa Kang Has itu.

Melalui gagasan itu, dia mendorong pola kemandirian guru madrasah dengan melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi, menguatkan jaringan dan komunikasi antar madrasah sekaligus melakukan pembuktian pencapaian prestasi yang telah dicapai peserta didik dalam kelembagaan madrasah dan pesantren. 

Hasbulloh berharap dapat menempatkan madrasah, guru, dan peserta didik setara dengan sekolah umum lainnya.

Itu sebabnya, Gema Baru juga memunculkan tagline “Guru Setara, Madrasah Juara” yang diharapkan dapat memicu semangat perubahan.

Hasbulloh berharap spirit perubahan ini juga dibaca oleh PGM di Jawa Barat sebagai semangat bersama memperjuangkan nasib madrasah sesuai peran PGM sebagai wadah resmi guru madrasah di Jawa Barat.

“Ini akan menjadi taktis jika diserap sebagai program Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) di Jawa Barat sebagai organisasi resmi perjuangan guru madrasah. PGM harus melakukan perubahan besar dan memaksimalkan perannya di Jawa Barat,” kata Hasbulloh.

Hasbulloh mengatakan, program ini memang akan ditawarkan bagi PGM di Jawa Barat untuk kepengurusan periode 2021-2025.

Sebagian besar Ketua DPD PGM di Jawa Barat mendukung dan menyepakati model program ini untuk ditawarkan dalam kepengurusan DPW PGM Indonesia Jawa Barat di masa mendatang.

Achmad Najiullah, Ketua DPD PGM Indonesia Kota Sukabumi menilai organisasi PGM di Jawa Barat harus lebih progresif melakukan perubahan.

"Kita perlu perubahan mendasar agar guru madrasah merasa maksimal memiliki organisasi PGM di Jawa Barat. Gagasan program Gema Baru ini menjadi salah satu solusi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Semangat Hasbulloh patut diapresiasi," katanya.

Pernyataan ini juga diamini Agus Eka Ramdani. Ketua DPD PGM Indonesia Kabupaten Bandung ini sepakat perjuangan guru madrasah yang lebih kuat melalui program Gema Baru mampu menempatkan pemberdayaan PGM di Jawa Barat.

“Perjuangan nasib guru madrasah harus berada dalam jalur yang benar, melalui wadah PGM yang ada di setiap daerah. Semangat perubahan yang ditawarkan Hasbulloh dalam Gerakan Guru Madrasah Jabar Juara, sangat mewakili harapan perjuangan kawan-kawan,” katanya.

Sementara di Kabupaten Sukabumi, nasib guru honorer disuarakan oleh Ketua Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Ketegori Usia 35 Tahun Ke Atas (GTKHNK35+) Kabupaten Sukabumi, Iwa Kartiwa.

Iwa menyesalkan tidak terakomodasinyanya Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam penerimaan satu juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemendikbud tahun 2021.

"Artinya PPPK 2021 Kemendikbud tetap tidak membuka ruang buat Guru PAI atau guru-guru yang lulusan prodi PAI," kata Iwa.

Gumbad Syah, Ketua DPD PGM Indonesia Kota Bekasi mendesak agar organisasi PGM di Jawa Barat bergerak lebih lincah menyikapi beragam persoalan di madrasah.

Ia mengingatkan, jangan sampai muncul wadah lain yang mencerminkan ketidakpuasan pada organisasi PGM.

"PGM di Jawa Barat memang harus lebih peka dan respek membaca realitas. Munculnya gerakan dan wadah baru yang menampung aspirasi guru madrasah, mencerminkan kinerja PGM di Jawa Barat belum kuat dan maksimal,” katanya. (fam)jabar.tribun