Guru Honorer Diberi Materi Belajar, Kemendikbud: Agar Lulus PPPK

Sigit Pramugiono (37) guru honorer SD Negeri 1 Karagreja, Purbalingga, Jawa Tengah mengunjungi satu-persatu rumah siswanya selama belajar di rumah akibat pandemi Covid-19, Kamis (30/4/2020). 
  KOMPAS/Dok. FHPTKSigit Pramugiono (37) guru honorer SD Negeri 1 Karagreja, Purbalingga, Jawa Tengah mengunjungi satu-persatu rumah siswanya selama belajar di rumah akibat pandemi Covid-19, Kamis (30/4/2020). 

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril menjelaskan, materi belajar daring yang akan diluncurkan Kemendibud berguna untuk guru honorer.

Hal itu agar guru honorer lebih siap menghadapi rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK).

Maka dari itu, dia meminta seluruh guru honorer dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya.

"Saya optimistis, guru honorer lulus tes PPPK. Tidak ada kata sulit jika belajar dengan baik. Apalagi guru tidak boleh berhenti belajar. Menjadi guru adalah menjadi seorang pembelajar," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (2/3/2021).

Dia menjelaskan, untuk persiapan seleksi, para guru honorer sebenarnya sudah bisa mulai belajar.

Yang terpenting saat ini adalah penguasaan mata pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya.

"Perkuat penguasaan konten yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Materi belajar dari Kemendikbud akan kuatkan guru honorer menjadi PPPK," ungkapnya.

Langkah Kemendikbud memberikan materi belajar daring kepada guru honorer disambut baik Sekretaris Forum Guru Independen Indonesia (FGII) Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Barat, Esther Layas Sinuraya.

Dia menilai inisiatif ini menjadi kesempatan baik untuk meningkatkan kualitas guru secara nasional.

"Kemendikbud pun terus didorong menyempurnakan program guru PPPK sebagai upaya tepat memperbaiki tata kelola guru yang belum optimal," ungkap dia.

Guru honorer telah lama terabaikan

Esther menyatakan, program guru PPPK merupakan wujud keberpihakan pemerintah demi membenahi tata kelola aparatur sipil negara (ASN), khususnya guru honorer yang selama ini belum sistematis.

Selama ini tata kelola guru honorer, khususnya di sekolah negeri terkesan terabaikan dan tercerai berai.

Sebagian dikelola pemerintah daerah (honor daerah) dan lebih banyak lagi hanya dikelola internal sekolah (honor murni).

"Hal ini tentu berdampak pada kualitas profesionalitas guru honorer dan kualitas kesejahteraan guru yang timpang antara daerah satu dengan lainnya," ucapnya.

Tata kelola ASN yang terpusat itu, dia mengharapkan, agar mampu meminimalisir segala ketimpangan tersebut.

Oleh karena, dia meminta penyelenggaraan guru PPPK terus dikembangkan dengan masukan dari semua pemangku kepentingan, agar tujuan mulianya dapat tercapai secara utuh.

Dukungan lain juga datang dari Perwakilan Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Laili Hadiati.

Laili menegaskan, program rekrutmen 1 juta guru PPPK sangat bagus.

Dia pun berharap proses sosialisasi terus gencar dilakukan agar menjangkau seluruh guru di Indonesia.

"Rekrutmen guru PPPK patut diapresiasi. Jika dilaksanakan, bukan gaji saja yang setara dengan PNS, tapi juga sertifikasi, tunjangan profesi dan tunjangan daerah masing-masing," tukasnya.Kompas