Data Guru Honorer Kemenag Tidak Beraturan dan Kacau, kata Kepala BKN

Data Guru Honorer Kemenag Tidak Beraturan dan Kacau, kata Kepala BKN
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan soal seleksi PPPK 2021. Foto:Ricardo

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan akan mengundang Kementerian Agama untuk membahas formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di bawah naungan kemenag.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah guru-guru agama melakukan mogok mengajar secara nasional.

"Segera saya undang rapat sekjennya untuk memberikan komitmen," kata Bima Haria , Senin (8/3).

Dia menjelaskan, pekan lalu yang datang ke BKN hanya para staf Kemenag mengusulkan kebutuhan formasi guru agama PPPK.

Mereka tidak berani membuat komitmen untuk usulan kebutuhan formasi guru agama.

Bima Haria juga menyebutkan, saat usulan kebutuhan guru agama yang diajukan hanya pendidikan agama Islam (PAI). Sementara agama non-Islam belum diajukan.

"Itu yang diajukan hanya guru PAI. Saya enggak mau kalau yang diajukan guru agama Islam saja. Bisa ribut," tegasnya.

Bima Haria membandingkan data guru Kemenag dan Kemendikbud. Data Kemendikbud sangat lengkap, by name by address. Sedangkan data guru Kemenag tidak beraturan.

"Kemenag mau minta tambahan kuota guru PPPK, kerjakan dulu PR-nya. Ini datanya mana dulu. Apalagi guru agama non-Islam, enggak ada datanya. Kacau," cetusnya.

Bima Haria menegaskan, bila sampai saat ini belum ada formasi PPPK untuk guru agama, bukan kesalahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kemendikbud), dan BKN.

Semuanya dikembalikan kepada Kemenag dan pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing daerah.

"Saya butuh data berapa guru agama honorernya, mereka mau ditempatkan di mana. Itu yang tidak pernah bisa diberikan Kemenag," tegasnya.

Sebelumnya, ratusan ribu guru agama yang berstatus honorer mengancam aksi mogok mengajar bila sampai akhir Maret 2021, tidak ada formasi PPPK untuk mereka. (esy/jpnn)