Kuota Sejuta PPPK Guru Honorer Hanya Terisi 50%, Ketua Komisi X: Bakal Kecewakan Guru

Slot Sejuta PPPK Guru Honorer Hanya Terisi 50%, Ketua Komisi X: Bakal Kecewakan Guru
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Istimewa

Kementerian PAN RB memastikan telah menutup pengajuan formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi 1 juta guru juta honorer. Sayangnya jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) untuk diseleksi tersebut hanya di kisaran 500 ribu guru honorer.

“Kami sangat menyanyangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50% dari slot yang disediakan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (23/2/2021). 

Untuk diketahui pengajuan usulan formasi untuk program 1 juta guru PPPK seharusnya sudah ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Namun demikian, karena formasi yang masuk masih belum mencapai target yang ditentukan, maka diundur sampai dengan akhir Januari ini. Kendati demikian tetap saja slot formasi sebanyak 1 juta kursi belum juga terpenuhi. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Teguh Widjinarko memastikan jika Kemenpan RB tidak mungkin lagi memperpanjang masa pengajuan formasi PPPK untuk guru honorer.

Huda mengatakan sejak awal telah mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengenjot sosialisasi pembukaan satu juta formasi PPPK untuk guru honorer. Kendati demikian di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan keraguan dari pemerintah daerah sebagai otoritas yang berhak mengajukan formasi ke pemerintah pusat. “Dari informasi yang masuk kepada kami pemerintah daerah masih ragu terkait dengan skema pengajian untuk guru honorer jika mereka diangkat PPPK. Apakah benar-benar menjadi tanggungjawab pemerintah pusat atau masih membebani keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi PPPK untuk guru honorer,” ujarnya

Kondisi ini, lanjut Huda sangat merugikan para guru honorer. Mereka yang bertahun-tahun menunggu perbaikan nasib, harus kembali memendam harapan. Padahal di sisi lain kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dibuka. “Para guru honorer ini sudah lama memendam keinginan agar segera diangkat sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Saat dibuka kesempatan ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena persoalan teknis. Ini tentu sangat disayangkan,” katanya.

Politikus PKB ini mendesak agar slot satu juta PPPK untuk guru honorer bisa terisi di tahun 2021. Menurutnya ada beberapa Langkah afirmasi yang bisa dilakukan agar slot sejuta PPPK guru honorer bisa terpenuhi. Pertama pemerintah bisa mengakomodasi para guru honorer yang mempunyai lama pengabdian tertentu agar tetap bisa mengikuti seleksi PPPK. Kedua memberikan prioritas bagi para guru honorer dengan usia lebih dari 50 tahun untuk bisa mengikusi seleksi PPPK. Ketiga mengakomodasi para guru honorer bidang agama yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. “Para guru honorer bidang agama ini jumlahnya ratusan ribu. Mereka layak mendapatkan afirmasi agar bisa mengikuti seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer tahun ini juga,” pungkasnya.