Pemerintah Dinilai Tak Hargai Guru jika Hentikan Rekrutmen CPNS Formasi Guru

Ilustrasi guru dan siswa di sekolah Dok. Ditjen GTK KemdikbudIlustrasi guru dan siswa di sekolah Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zainuddin Maliki menilai, jika pemerintah menghentikan penerimaan calon pegawai negeri sipil ( CPNS) untuk formasi guru, itu merupakan bentuk lemahnya penghargaan pemerintah terhadap profesi guru.

"Rencana itu merupakan bentuk lemahnya penghargaan pemerintah pada profesi guru," kata Zainuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (6/1/2021).

Zainuddin mengatakan, alasan pemerintah untuk menghentikan penerima CPNS dengan formasi guru tidak kuat.

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) beralasan penghentian penerimaan CPNS formasi guru karena dalam catatan evaluasi terdapat banyak guru yang meminta mutasi setelah dilakukan pengangkatan.

Hal ini dianggap mengganggu distribusi guru nasional sehingga pemerintah menghentikan penerimaan CPNS dengan formasi guru dan menggantinya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Namun, Zainuddin menilai, sistem perjanjian kerja tersebut membuat masa depan guru menjadi tidak jelas.

"PPPK tidak memiliki jaminan masa kerja sebaik PNS karena guru PPPK hanya bekerja sesuai dengan perjanjian yang dibuat," ujar dia. 

Lebih lanjut, Zainuddin berpendapat, pengangkatan PPPK lebih tepat diarahkan kepada guru honorer yang telah mengabdi cukup lama.

Langkah tersebut, menurut dia, akan menunjukkan sikap pemerintah yang menghargai pengabdian guru honorer.

"Cara pemerintah menghargai guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dengan gaji tak seberapa tersebut adalah dengan mengangkatnya menjadi ASN jalur PPPK. Sementara yang masih memenuhi syarat, beri kesempatan mereka menjadi guru PNS," kata dia.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana sebelumnya menyampaikan, pemerintah dalam waktu dekat hanya akan membuka penerimaan guru ASN lewat formasi sekitar 1 juta kebutuhan PPPK.

"Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK jadi bukan CPNS lagi. Ke depan, kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata Bima dalam keterangannya seperti dikutip pada Sabtu (3/1/2021).

Dari hasil evaluasi perekrutan CPNS formasi guru, salah satu yang jadi catatan penting adalah banyaknya guru berstatus PNS yang meminta mutasi setelah pengangkatan.

Hal inilah yang menurut pemerintah, dianggap sebagai salah satu biang keladi masalah pemerataan pendidikan hingga kini belum juga terselesaikan.

Sementara itu, baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem memastikan bahwa rekrutmen calon pegawai negeri sipil ( CPNS) untuk formasi guru bakal tetap ada.

Melalui laman Instagram miliknya, @nadiemmakarim, Selasa (5/1/2021), ia mengatakan ada mispersepsi mengenai formasi guru.

"Ingin saya koreksi mispersepsi di media bahwa tidak ada lagi formasi CPNS untuk guru, ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemendikbud," kata Nadiem, dikutip dari akun Instagram pribadinya.

"Saya menegaskan bahwa formasi CPNS Guru ke depan akan tetap ada karena kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)," kata dia.

Namun, ia menyebut bahwa pada tahun ini, 2021, pemerintah memang akan fokus merekrut guru honorer sampai dengan kapasitas satu juta lewat jalur PPPK.