Guru Madrasah Menuntut Ikut Seleksi PPPK

Seleksi 1 Juta Guru PPPK Dinilai Tak Adil
Ilustrasi guru madrasah. /MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS/ANTARA FOTO Pemerintah berencana akan merekrut 1 juta guru dengan status Pegawai Pemerintah denga Perjanjian Kontrak (PPPK) tahun 2021 ini.

Namun rencana itu masih menuai pro kontra, karena ada ratusan ribu guru honorer tidak bisa ikut seleksi jika mengacu pada syarat yang sudah dipaparkan Kemendikbud Desember 2020 lalu.

Mereka yang tidak bisa ikut adalah guru honorer di madrasah di bawah Kementerian Agama.

Jika mengacu paparan Kemendikbud, guru honorer yang bisa ikut seleksi 1 juta guru PPPK hanyalah guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Honorer eks-Kategori 2 yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK sebelumnya juga bisa ikut, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru yang saat ini tidak mengajar.

“Kami berharap kebijakan seleksi guru PPPK mengakomodir guru madrasah. Kami juga ingin seperti guru lainnya, bisa mengabdi sebagai ASN atau PPPK,” ungkap Rahma salah satu guru honorer madrasah di Sulawesi Utara (Sulut) Jumat, 1 Januari 2021.

Terkait dengan guru honorer madrasah, Kemenag sudah mengambil langkah agar bisa diikutkan juga dalam seleksi PPPK 2021.

Bahkan Kemenag sudah mendesak DPR RI menyikapi masalah ini, serta menyurati Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK.

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, M Zain berharap Kemenag juga mendapatkan alokasi kuota di seleksi 1 juta PPPK.

“Mayoritas guru binaan Kemenag statusnya Non PNS, baik guru madrasah maupun guru agama pada satuan pendidikan sekolah,” ujarnya dikutip dari situs resmi Kemenag.

Kemenag, lanjut Zain, akan berupaya agar Kemenag juga kebagian 1,2 juta PPPK yang dialokasikan untuk Kemendikbud.

Saat ini ada 617.544 guru madrasah yang berstatus Non PNS/honorer atau 82,28 persen. Lebih banyak dari guru berstatus PNS yang hanya 132.907 atau 17,71 persen.

Selain itu, Kemenag mempunyai dan membina 124.781 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada satuan pendidikan sekolah yang berstatus Non PNS/Honorer 53,86 persen dan guru PAI PNS sebanyak 106.874 atau 46,13 persen.

“Kemudian guru PNS pada madrasah pensiun mulai 2020 sampai 2021 akan ada sebanyak 6.737 orang. Kemenag berharap mendapat alokasi kuota PPPKsehingga para guru Non PNS bisa mengikuti seleksinya tahun depan,” tuturnya.

“Kami berharap segera digelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas penetapan kuota dan kriteria seleksi guru PPPK. Kemenag berharap bisa dapat alokasi,” pungkasnya.***

Editor: Harry Tri Atmojo