Search Cari

Pelamar CPNS Kabupaten Ponorogo tembus 9.285 pelamar, Enam Formasi CPNS di Ponorogo Kosong

Enam Formasi CPNS di Ponorogo Tak Laku Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah Ponorogo, Winarko Arief (Charolin Pebrianti/detikcom) Enam formasi CPNS Pemkab Ponorogo dipastikan kosong. Tidak ada pelamar untuk formasi dokter spesialis anak, anastesi, penyakit dalam, mata, radiologi, dan THT.

Pada CPNS 2018, ada 16 formasi kosong. Di antaranya dokter spesialis bedah mulut, bedah saraf, kebidanan, dan penyakit kandungan. Kemudian dokter spesialis mata, paru-paru, patologi klinik, penyakit dalam, radiologi, rehabilitasi medik, THT, dokter spesialis anak, serta dua tenaga teknis difabel.

"Ini persoalan nasional, banyak formasi dokter spesialis yang kosong," kata Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah (BKPPD) Winarko Arief kepada detikcom saat ditemui di kantornya, Jalan Alun Alun Utara, Selasa (3/12/2019).

Pria yang akrab disapa Win itu menambahkan, meski batas usia dokter sudah dinaikkan menjadi 40 tahun dari sebelumnya 35 tahun, tetap saja peminat lowongan CPNS dokter spesialis masih kurang.

Hal ini justru berbanding terbalik dengan formasi lain yang justru diserbu ribuan peminat. Data di BKPPD, lowongan CPNS di lingkungan Pemkab Ponorogo diserbu 9.285 pelamar. Mereka memperebutkan 503 formasi.


Dari 9.285 pelamar, ada 2.197 pelamar untuk 160 formasi guru kelas, 1.108 pelamar untuk 91 formasi guru PAI, 588 pelamar untuk 26 formasi perawat terampil. Kemudian 499 pelamar untuk 42 formasi guru Penjasorkes, 455 pelamar untuk 7 formasi bidan terampil.

Sedang 446 pelamar untuk 1 formasi pengawas teknologi informasi, 301 pelamar untuk 4 formasi analis kepegawaian, 253 pelamar untuk 2 formasi penggerak swadaya masyarakat. Lalu 244 pelamar untuk 15 formasi pranata komputer dan 236 pelamar untuk 1 formasi analis lingkungan hidup.


Win menerangkan, hasil tes administrasi akan diumumkan pada 16 Desember mendatang. Dengan pemberian waktu sanggah 3 hari hingga 19 Desember.

"Sedangkan untuk hak jawab BKPPD dalam jangka waktu seminggu dari tanggal 19 Desember 2019," pungkas Win.