CPNS 2019 Diangkat November 2020, PPPK Waswas Tertinggal Lagi

CPNS 2019 Diangkat November 2020, PPPK Waswas Tertinggal Lagi - JPNN.com
Para pengurus honorer K2 yang getol berjuang mendapatkan status ASN. Foto istimewa 

Para pekerja yang terdaftar dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini rencananya akan mendapatkan bantuan sosial Rp600 ribu selama empat bulan.
"Pusing saya dengan pemerintah sekarang. Yang lulus PPPK belum dikasih NIP. Ini malah pemerintah mau berikan tunjangan kepada para pekerja sebesar Rp600 ribu per bulan selama 6 bulan," kata Icha, pengurus Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Brebes Selasa (11/8).

Perawat yang lulus PPPK pada April 2019 ini merasa heran dengan sikap pemerintah menggampangkan kebijakan-kebijakan yang membuat honorer K2 sakit hati dan terabaikan. Yang honorer K2 belum selesai muncul lagi kebijakan baru.
"Mbok yo satu-satu diselesaikan dulu biar pemerintah enggak punya beban dan kami yang honorer K2 enggak protes terus-menerus," ucapnya.
Icha menambahkan, saat ini seluruh PPPK waswas lantaran CPNS 2019 sebentar lagi diangkat. Jadwalnya mulai 1 November 2020. Padahal PPPK duluan dites pada Februari 2019.

"Saya takut CPNS 2019 pengangkatan duluan. Yang PPPK belum sama sekali dengan alasan belum ada Perpres penggajiannya. Aduh, tertinggalah PPPK lagi. Mau sampai kapan begini terus," keluhnya.
Sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, Icha berharap pemerintah jangan plintat plintut. Jangan menganggap kalau honorer K2 penurut. Tinggal diberi janji-janji bakal diam.

"Jangan seperti itu malah itu akan membuat honorer K2 seluruh indonesia semakin geram dengan perlakuan pemerintah yang sudah lama tidak adil. Kasihanilah kami yang sudah menua dan banyak yang sakit-sakitan. Bahkan tidak sedikit pula yang meninggal," pungkasnya. (esy/jpnn)
»»

Seleksi Penerimaan CPNS pada 2021, Tapi dengan Formasi Terbatas

Pemerintah Berencana Buka Kembali Seleksi Penerimaan CPNS pada 2021, Tapi dengan Formasi Terbatas

Seleksi penerimaan CPNS akan dibuka kembali pada tahun 2021, namun tak semua instansi membuka formasi.




cpns-2019-baruu.jpg
KOLASE TRIBUNPONTIANAK
Ilustrasi rekrutmen CPNS 2019 - Pemerintah akan membuka kembali seleksi CPNS pada tahun 2021 dengan formasi terbatas.

Seleksi penerimaan CPNS akan dibuka kembali pada tahun 2021, namun tak semua instansi membuka formasi.
 Penerimaan CPNS 2020 akan ditiadakan hingga tahun 2021.
Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab CPNS 2020 tidak ditiadakan oleh pemerintah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan kembali membuka seleksi CPNS pada tahun 2021.
Namun tak seperti sebelumnya, formasi seleksi penerimaan CPNS 2021 akan terbatas.
Pasalnya, pemerintah pada tahun 2019 membuka penerimaan CPNS dengan formasi lengkap di setiap instansi.
“Tahun 2020 tidak mengadakan penerimaan CPNS. Nanti pada 2021 itu pun (sifatnya) terbatas,” ujar Tjahjo Kumolo, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (12/8/2020).
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pada tahun ini akan menuntaskan seleksi CPNS 2019.



"Sementara tahun ini pemerintah akan fokus pada penuntasan seleksi CPNS tahun anggaran 2019," lanjutnya.
Seperti diketahui, seleksi CPNS 2019 sempat molor lantaran adanya pandemi Covid-19.
Tjahjo menuturkan, seleksi CPNS pada 2021 bersifat terbatas dan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah.
Terlebih, banyak kementerian yang tidak akan menambah pegawai.
“(Kuotanya) Sesuai kebutuhan. Sudah mulai banyak kementerian yang tidak menambah pegawai lagi,” tutur Tjahjo.


Diberitakan sebelumnya, pemerintah tidak menerima seleksi CPNS pada tahun 2020 lantaran keterbatasan anggaran.
Pemerintah sendiri saat ini tengah melakukan pengetatan anggaran akibat pandemi Covid-19.
"Tahun 2020 tidak ada penerimaan ujian CPNS. Kemungkinan baru dibuka CPNS pada 2020. Alokasi belum bisa ditentukan. Nanti melihat kebutuhan dan ketersediaan anggaran," jelas Tjahjo.
Sementara itu, Sebanyak 20 persen PNS akan diberhentikan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo.
PNS yang akan diberhentikan tersebut merupakan PNS yang berada di bagian administrasi.

Rencana ini ditargetkan hingga Desember 2020 sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.
Sebanyak 20 persen PNS yang diberhentikan merupakan pegawai yang dinilai tidak produktif dalam bekerja.




MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari) (Kompas.com)

Meski demikian, dirinya mengaku tidak mudah untuk memberhentikan 1,6 juta PNS.
"Kita enggak bisa, Pak, memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).
Di samping itu, hal tersebut telah disahkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 pada 8 April 2020.

Peraturan tersebut mengatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif.
Seperti yang tertuang dalam Pasal 32 dalam Peraturan BKN.
"PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," demikian isi aturan tersebut.
(Tribunnewswiki/Afitria) (Kompas/Dian Erika Nugraheny)
Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas
»»

4.658 Pelamar CPNS Pemprov Jatim Pilih Lokasi Tes SKB CPNS

22 Titik Tersebar di Seluruh Indonesia

4.658 orang peserta pelamar CPNS Pemprov Jatim yang telah menentukan dan memiliki lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov Jatim.

4.658 Pelamar CPNS Pemprov Jatim Pilih Lokasi Tes SKB CPNS, 22 Titik Tersebar di Seluruh Indonesia
Ilustrasi - Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS di Balai Serbaguna, Kaliwates, Jember, Sabtu (8/12/2018). 
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nur Kholis mengatakan bahwa saat ini sudah ada sebanyak 4.658 orang peserta pelamar CPNS Pemprov Jatim yang telah menentukan dan memiliki lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Pemprov Jatim.
Sebanyak peserta tersebut telah menentukan lokasi ujian di 22 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi kebijakan yang ditetapkan pemerintah guna meminimalisir mobilitas masyarakat karena ikut tes CPNS di tengah pandemi covid-19.
Sebagaimana diketahui, SKB bagi pelamar CPNS 2019 bakal segera digelar pada bulan September mendatang. Total ada sebanyak 4.778 peserta yang berhak mengikuti SKB untuk CPNS Pemprov Jawa Timur.


Namun sampai hari ini, Selasa (11/8/2020), ada sebanyak 120 peserta yang belum menentukan lokasi tes SKB melalui online di website https://sscn.bkn.go.id/.
"Jadi ini kebijakan yang telah ditentukan oleh pusat. Bagi pelamar CPNS Pemprov Jatim ada yang berasal dari Kalimantan, Sumatera, misalnya, mereka kini tak perlu datang ke Jatim untuk SKB tapi tinggal memiliki lokasi terdekat dengan tempat tinggalnya sekarang," kata Kholis, Selasa.
Berdasarkan rekap data dari BKD Provinsi Jawa Timur, sebanyak 22 lokasi tes SKB yang telah dipilih peserta tes CPNS Pemprov Jawa Timur di antaranya adalah Aula Mojopahit Kanreg BKN, Kanreg I BKN Yogyakarta, UPT BKN Semarang, BKN Pusat, Kanreg III BKN Bandung, Kanreg X BKN Denpasar, UPT BKN Lampung, UPT BKN Balikpapan, UPT BKN Palangkaraya, Kanreg IV BKN Makassar, Kanreg VI BKN Medan, UPT BKN Mataram, UPT BKN Padang, UPT BKN Pontianak, UPT BKN Serang, UPT BKN Batam, UPT BKN Palu, UPT BKN Pangkalpinang, Kanreg VIII Banjarmasin, Kanreg XII BKN Pekanbaru, dan Kanreg IX BKN Manado.
"Mereka bisa memilih, akan ujian di kantor regional BKN yang terdekat dengan wilayahnya, atau bisa juga ke datang ke Jatim. Tapi, prinsipnya dengan adanya pendaftaran lokasi ini diharapkan mereka bisa ujian di dekat tempat tinggalnya," tutur Nur Kholis.
Lebih lanjut Nur Kholis menegaskan bagi sebanyak 120 pelamar yang hingga kini belum memilih lokasi SKB tetap bisa mengikuti SKB.
Bagi yang tidak memilih maka lokasi tesnya akan ditentukan berdasarkan keputusan Panselnas yang ditentukan berdasarkan lokasi pelaksanaan tes SKD sebelumnya. Untuk Pemprov Jatim, pelaksanaan SKB akan dilakukan di Kantor Regional II BKN Wilayah Surabaya.
Untuk diketahui, jadwal SKB telah ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui surat edaran Nomor B/611/M.SM.0100/2020.
Dalam edaran tersebut dijelaskan tiga hal terkait SKB antara lain, SKB dilaksanakan dengan metode Computer Assisted Test (CAT) pada September - Oktober.
SKB tambahan diatur oleh kementerian / lembaga dan pemerintah daerah juga pada kurun waktu September - Oktober. Ketiga, pengumuman dilakukan pada akhir Oktober 2020.
Pelaksanaan SKB mengunakan protokol covid-19. Karena itu, membutuhkan waktu yang lebih lama. Sebab, dalam sehari tes hanya bisa digelar untuk 100 orang kali tiga gelombang, atau 300 orang per hari.Tribun madura
»»

Seleksi CPNS Dibuka Lagi 2021 Mendatang

pengumuman-seleksi-cpns-dibuka-lagi-2021-mendatang


Menpan RB Tjahjo Kumolo sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Sumber: KOMPAS/KRISTIANTO PURNOMO)


Tahun 2020 ini pemerintah tidak akan membuka tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Seleksi CPNS akan dibuka kembali pada 2021 mendatang namun dengan formasi terbatas.
“Tahun 2020 tidak mengadakan penerimaan CPNS. Nanti pada 2021 itu pun (sifatnya) terbatas,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip dari tayangan di YouTube Kemenpan RB, Rabu (12/8/2020).
"Sementara tahun ini pemerintah akan fokus pada penuntasan seleksi CPNS tahun anggaran 2019," sambungnya.

Tjahjo menuturkan, seleksi CPNS pada 2021 bersifat terbatas dan menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintah. Terlebih, banyak kementerian yang tidak akan menambah pegawai.
“(Kuotanya) Sesuai kebutuhan. Sudah mulai banyak kementerian yang tidak menambah pegawai lagi,” tutur Tjahjo.
Sebelumnya, Tjahjo menegaskan alasan peniadaan seleksi CPNS pada tahun ini karena rangkaian seleksi CPNS 2019-2020 baru saja selesai.

Kemudian, para calon PNS yang telah terseleksi belum semuanya dilantik karena ujian wawancara dan lain-lain ditunda.

"Sebab, ada pandemi Covid-19. Maka, alokasi 2020 dialihkan untuk 2021," tutur Tjahjo.
kompas tv
»»

Menpan RB: Seleksi CPNS 2021 Dibuka dengan Formasi Terbatas

menpan-rb-seleksi-cpns-2021-dibuka-dengan-formasi-terbatas

Ilustrasi ribuan orang mengikuti tes calon pegewai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Malang di GOR Ken Arok, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (12/12/2010). Menpan RB: Seleksi CPNS 2021 Dibuka dengan Formasi Terbatas. (Sumber: KOM[PASTV)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, tahun 2020 ini pemerintah tidak akan membuka tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Seleksi CPNS akan dibuka kembali pada 2021 mendatang namun dengan formasi terbatas.
“Tahun 2020 tidak mengadakan penerimaan CPNS. Nanti pada 2021 itu pun (sifatnya) terbatas,” ujar Tjahjo Kumolo sebagaimana dikutip dari tayangan di YouTube Kemenpan RB, Rabu (12/8/2020).
"Sementara tahun ini pemerintah akan fokus pada penuntasan seleksi CPNS tahun anggaran 2019," sambungnya.


Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). Menpan RB: Seleksi CPNS 2021 Dibuka dengan Formasi Terbatas. (Sumber: KOMPAS/ HARYANTI PUSPA SARI)
Formasi Terbatas

Tjahjo menuturkan, seleksi CPNS pada 2021 bersifat terbatas dan menyesuaikan dengan kebutuhan formasi pemerintah. Terlebih, banyak kementerian yang tidak akan menambah pegawai.
"Sebab, ada pandemi Covid-19. Maka, alokasi 2020 dialihkan untuk 2021," tutur Tjahjo.

“(Kuotanya) Sesuai kebutuhan. Sudah mulai banyak kementerian yang tidak menambah pegawai lagi,” tutur Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo menegaskan alasan peniadaan seleksi CPNS pada tahun ini karena rangkaian seleksi CPNS 2019-2020 baru saja selesai.

Kemudian, para calon PNS yang telah terseleksi belum semuanya dilantik karena ujian wawancara dan lain-lain ditunda.KompasTV

»»

1.600 Orang Mengikuti Pelatihan Dasar CPNS di PPSDM Aparatur


 Pelatihan Dasar CPNS Kemendikbud Tahun 2020, Senin (10/8/2020) dilakukan secara virtual. (DOK. BPSDM Kementerian ESDM)
 Pegawai negeri sipil (PNS) mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sosok PNS yang mampu memainkan peran tersebut dapat dilihat dari sikap dan perilaku.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tersebut adalah kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Atas dasar tersebut, PPSDM Aparatur KESDM pun bekerja sama dengan PPSDM Geominerba KESDM dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2020 secara daring guna meningkatkan kompetensi calon aparatur.

Kegiatan pelatihan secara resmi dibuka oleh Kepala PPSDM Aparatur Albertus Susetyo Edi Prabowo dan turut dihadiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Amurwani Dwi Lestariningsih pada Senin (10/8/2020) secara virtual.

Pelatihan Dasar CPNS kali ini diikuti 1.680 orang peserta yang dibagi dalam beberapa gelombang. Setiap gelombang terdiri dari beberapa angkatan.

Kepala PPSDM Aparatur mengatakan, salah satu tujuan diselenggarakannya latihan dasar ini adalah sebagai syarat calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk diangkat menjadi PNS seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 12 Tahun 2018

“Latihan dasar ini juga bertujuan untuk membekali para CPNS agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang telah dipersyaratkan,” jelas Albertus.

Perlu diketahui, Pelatihan Dasar CPNS dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap internalisasi, tahap aktualisasi, dan tahap evaluasi aktualisasi.
»»

Rincian Materi Pokok SKB CPNS

Bahana Patria GuptaIlustrasi: Peserta tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah Kota Surabaya bersiap sebelum mengerjakan soal di Gelanggang Remaja, Surabaya, Senin (10/2/2020). Rangkaian seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) telah kembali berjalan.
Kini, para peserta yang telah dinyatakan lolos dalam tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan segera melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
Pada 1-7 Agustus 2020, para peserta telah melewati periode daftar ulang dan pencetakan kartu mulai 8 Agustus 2020.
Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono, setelah tahapan pencetakan kartu, peserta tinggal menunggu jadwal tes SKB.
Penjadwalan ini akan dilaksanakan pada 10-14 Agustus 2020 dan pengumuman jadwal pelaksanaan pada 18 Agustus 2020.
Jadwal SKB akan diumumkan oleh masing-masing instansi.
Adapun materi yang akan diujikan saat SKB akan dibuat oleh masing-masing instansi pembina jabatan.

Isi surat edaran
Sementara, terkait dengan materi pokok SKB, dijelaskan surat edaran terbaru dari Sekretaris Kementerian PANRB.
Informasi tentang materi pokok pada surat edaran baru Kementerian PANRB diunggah oleh akun @bkdjatim.
Dalam unggahan tersebut, terdapat tangkapan layar dari surat edaran Kementerian PANRB Nomor: B/750/M.SM.01.00/2020 tentang materi pokok soal SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS 2019 tertanggal 10 Agustus 2020.
Terkait surat edaran tersebut, Paryono membenarkannya.
"Benar itu (surat edaran Kementerian PANRB)," jawab Paryono saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (11/8/2020).
Dalam surat edaran ini, disebutkan bahwa Panselnas memberikan materi pokok soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional.
Sementara, untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis, digunakan soal SKB yang bersesuaian (masih satu rumpun) dengan jabatan fungsional terkait.
Penyusunan soal ini didasarkan pada Permenpan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
Dalam surat edaran ini, dirinci tiap-tiap jabatan fungsional beserta dengan materi pokok SKB.
Misalnya, untuk posisi Analis Kepegawaian Terampil, materi pokok yang diujikan:
  • Kemampuan umum:
    Pemahaman kebijakan dan manajemen ASN mencakup prinsip dasar ASN, kelembagaan ASN, manajemen ASN, dan sistem informasi ASN.
  • Kemampuan khusus:
    - Pemahaman kerangka kerja manajemen SDM aparatur strategik mencakup manajemen SDM berbasis sistem merit, human capital management, competency-based, talent based dan strength-based HR management.
    - Pemahaman kerangka kerja analisis dan perancangan organisasi publik.
    - Pemahaman kerangka kerja analisis dan proses kebijakan bidang SDM aparatur.
Adapun materi pokok SKB untuk posisi-posisi lainnya bisa Anda cek pada surat edaran tersebut secara lengkap melalui link ini.

Materi SKB
Sebelumnya, pada Maret lalu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sempat memberikan petunjuk materi yang akan diujikan dalam SKB melalui unggahannya.
Melalui unggahan balasan kepada salah satu akun yang menanyakan terkait materi SKB, berikut adalah petunjuk yang diberikan:
"Cari Permenpan dan peraturan instansi terkait mengenai jabatan itu. Kombinasikan dengan bidang pendidikanmu yang berkaitan dengan jabatan tersebut. Ingat, penyusun soal bidang adalah masing-masing instansi pembina jabatan." 
"Jabatan fungsional yang membuat adalah instansi pembina jabatan fungsional. Sedangkan soal jabatan pelaksana dibuat oleh instansi masing-masing," jelasnya
Mengutip dari Permenpan-RB Nomor 23 Tahun 2019, ada sejumlah ketentuan dan materi SKB yang dapat diperhatikan oleh para peserta CPNS 2019.
Salah satunya adalah terkait pelaksanaan dan materi SKB di instansi pusat selain dengan CAT.
Pelaksanaan dan materi SKB di instansi pusat selain dengan CAT dapat berupa:
  • Tes potensi akademik
  • Tes praktik kerja
  • Tes bahasa asing
  • Tes fisik atau kesamaptaan
  • Psikotes
  • Tes kesehatan jiwa
  • Wawancara
Hal tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan yang dilamar, dengan paling sedikit dua jenis atau bentuk tes.



KOMPAS/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cara Daftar Ulang SKB CPNS 2019
»»